Menko Yusril Janji Teruskan Aspirasi BEM SI ke Presiden Prabowo Subianto

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menerima audiensi mahasiswa nan tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) untuk mendengarkan dan meng(Dok. kumham-imipas.go.id)

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menerima audiensi perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut untuk mendengarkan langsung sekaligus menjelaskan lima poin tuntutan nan disampaikan mahasiswa dalam tindakan unjuk rasa pada 12 Juni 2026 lalu. Yusril menegaskan bahwa seluruh aspirasi tersebut bakal disusun dalam laporan resmi untuk diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kami mendengarkan aspirasi dari mahasiswa. Kami bakal sampaikan dalam corak laporan kepada Bapak Presiden. Dialog ini penting. Kami membuka diri untuk semua pihak," ujar Yusril usai pertemuan.

Klarifikasi Program Makan Bergizi Gratis

Salah satu poin paling krusial dalam perbincangan tersebut adalah mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yusril melakukan "tabayun" alias penjelasan untuk memastikan apakah mahasiswa menuntut penghentian total alias sekadar perbaikan sistem.

Hasilnya, perwakilan BEM SI menjelaskan bahwa prinsip tuntutan mereka adalah perbaikan tata kelola operasional. Mahasiswa mengakui adanya faedah nyata dari program tersebut bagi masyarakat, namun menyoroti celah dalam implementasinya.

"Saya mendapat penjelasan bahwa nan dimaksud adalah perbaikan tata kelola program MBG lantaran juga dirasakan manfaatnya. Saya berkeyakinan jika nan diinginkan adalah perbaikan tata kelola, pasti bakal dilakukan oleh pemerintah," tambah Yusril.

5 Poin Tuntutan BEM SI

Selain program MBG, audiensi tersebut merinci lima poin utama nan menjadi materi gugatan mahasiswa, antara lain:

• Penghentian pemborosan anggaran APBN.
• Penurunan nilai kebutuhan bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
• Evaluasi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
• Penghentian indikasi militerisasi di ranah sipil.
• Desakan agar Presiden mengakui kekurangan dalam tata kelola pemerintahan.

Yusril mengingatkan agar sikap kritis mahasiswa tetap disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis pada kajian ilmiah nan tajam. Pemerintah, menurutnya, sangat terbuka terhadap kritik nan membangun demi menyempurnakan kebijakan nasional. (Faj/I-1)