Menhub Copot Dirjen Hubla, Tunjuk Ollan Panjaitan Jadi Plt

Jakarta -

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengganti Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Muhammad Masyhud. Adapun pergantian ini dikatakan sebagai bagian dari pertimbangan dan penyegaran di lingkungan Kementerian Perhubungan pada sektor transportasi laut.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub Farida Makhmudah menyatakan pergantian tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi. Ia mengatakan sudah ada Pelaksana Tugas (Plt) nan menggantikan Masyhud.

"Iya (ada pergantian), saat ini sudah ditunjuk Plt-nya. Jadi bukan hanya di Dirjen Hubla tapi juga di Kepala BPSDMP (yang pergantian)," kata Farida dilansir Antara, Jumat (18/9/2026).

Dia menyampaikan pergantian tersebut dilakukan berbarengan dengan penunjukan pelaksana tugas Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) Kemenhub. Menurut Farida, pergantian di BPSDMP dilakukan lantaran pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun.

Sementara itu, posisi Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut sekarang dijabat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan guna memastikan penyelenggaraan tugas tetap berjalan. Farida menegaskan pergantian ketua tersebut merupakan proses penyegaran organisasi nan lazim dilakukan dalam manajemen pemerintahan.

Menurut dia, mutasi dan pergantian pejabat bagian dari pertimbangan manajerial nan bermaksud memperkuat organisasi agar bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab secara lebih optimal. Ia menjelaskan keputusan tersebut juga mempertimbangkan kebutuhan menghadirkan penguatan kepemimpinan serta memperkuat sistem pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Farida mengatakan langkah tersebut sejalan dengan pengarahan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi nan menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi nasional. Karena itu, Kementerian Perhubungan berbareng seluruh pemangku kepentingan bakal terus melakukan pembenahan tidak hanya pada izin dan administrasi, tetapi juga pengawasan operasional di lapangan.

(dwr/imk)