Mengenal Dana Bencana yang Terseret Kasus Korupsi BNPB

Taufik mengungkapkan, dalam penggunaan DSP tersebut, KPK menemukan dugaan bentrok kepentingan dan suap. Penggunaan DSP berbasis RKK diduga justru menguntungkan sejumlah pihak di lingkungan BNPB.

Dana tersebut digunakan untuk penanganan beragam bencana, di antaranya kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta banjir di Aceh dan Sumatra.

Berdasarkan bangunan perkara nan dipaparkan KPK, dugaan korupsi di lingkungan BNPB terbagi menjadi dua klaster utama, ialah bentrok kepentingan dan suap dalam pengadaan peralatan dan jasa.

Pada klaster pertama, KPK menemukan dugaan penyalahgunaan sistem pengadaan melalui Rencana Kerja Kolaboratif (RKK) selama periode 2024–2026. Metode penunjukan langsung nan dapat digunakan dalam kondisi tertentu diduga disalahgunakan untuk menguntungkan vendor tertentu.

Klaster ini melibatkan Bima Setiawan (BMS), nan menjabat sebagai tenaga mahir Kepala BNPB.

"Sekaligus merupakan adik dari Eks Kepala BNPB," kata Taufik.

KPK mendeteksi sejumlah penyedia peralatan dan jasa nan berkolaborasi dengan BNPB terafiliasi langsung dengan Bima. Nilai pengadaan peralatan nan diduga mengalir ke jejaring perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp 148 miliar.

Menurut bangunan perkara nan disampaikan KPK, aliran biaya dari klaster pertama diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Salah satunya disebut dialihkan untuk transaksi korporasi berupa pembelian 150,4 juta lembar saham alias 1,07 persen saham PT Medela Potentia (PT MDLA) oleh PT Alfa Veritas Energizer (PT AVE).

Transaksi tersebut berbobot Rp 30,98 miliar per 13 Oktober 2026.

Sementara itu, klaster kedua berangkaian dengan dugaan suap dan komitmen biaya proyek. Dalam klaster ini, Richard Erlangga, nan saat itu menjabat sebagai tenaga mahir Kepala BNPB, diduga meminta komitmen fee kepada vendor agar memenangkan paket pengadaan.

Permintaan tersebut diduga disetujui PT Trans Lintas Selaras (PT TLS) melalui direkturnya, Gery Prasetiawan (GER).

Sepanjang Januari hingga September 2026, Richard disebut menerima setoran duit tunai sebesar Rp 2,38 miliar dari Gery melalui seorang perantara.

Selain Richard, KPK juga mengungkap dugaan aliran duit kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Gabriel Purwaka Sigit, nan menjabat sebagai kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, disebut menerima duit sebesar Rp 140 juta langsung dari Gery.