Mengapa Intervensi Negara Adalah Kunci Optimisme Ekonomi Indonesia?

Jakarta -

Baru-baru ini beredar tulisan berjudul "Catatan Singkat: Indonesia Menuju Jurang?" nan mengingatkan publik mengenai potensi memburuknya kondisi ekonomi Indonesia.

Dalam tulisan tersebut, penulis mengaitkan peningkatan shopping negara, proyek-proyek pembangunan berskala besar, serta beragam persoalan kelembagaan dengan akibat terulangnya krisis ekonomi seperti nan pernah terjadi pada 1997-1998.

Menurutnya, perkembangan tersebut dapat mengurangi kepercayaan pasar dan melemahkan fondasi perekonomian nasional.

Meskipun demikian, konklusi tersebut perlu dicermati secara lebih hati-hati. Penilaian bahwa Indonesia sedang bergerak menuju krisis tidak dapat dilepaskan dari perspektif pandang ekonomi nan digunakan.

Dalam banyak bagian, argumentasi nan dikemukakan tampak berangkat dari pendekatan neoliberal nan menempatkan pasar sebagai sistem utama penggerak ekonomi dan memandang keterlibatan negara secara luas sebagai sumber inefisiensi.

Bias Neoliberal dalam Membaca "Keberhasilan" Masa Lalu

Salah satu corak utama dari catatan tersebut adalah glorifikasi terhadap kebijakan pemerintah-pemerintah terdahulu nan dijadikan standar emas "reformasi", untuk kemudian dijadikan senjata menghantam arah kebijakan pemerintah saat ini.

Misalnya, penulis dengan bangga mencontohkan gimana Presiden Habibie menghentikan proyek industri pesawat terbang nasional (IPTN) sebagai corak "pengorbanan" untuk memulihkan kepercayaan pasar. Demikian pula, Presiden Megawati dipuji lantaran bersedia bekerja sama dengan IMF secara penuh dan melakukan privatisasi atas BUMN strategis seperti Indosat demi menutup defisit.

Dari kacamata ekonomi neoliberalisme, langkah-langkah ini (memotong industri strategis milik negara, memprivatisasi aset publik, dan tunduk pada dikte lembaga finansial internasional) memang dianggap sebagai reformasi nan "sepenuh hati". Namun, paradigma ini condong mereduksi peran negara hanya sebagai penyedia bagi modal asing dan pasar bebas. Pengorbanan pada masa lampau nan dibanggakan tersebut sejatinya menyebabkan negara kehilangan kendali atas sektor-sektor strategis nan krusial bagi rencana hidup orang banyak.

Mendefinisikan Ulang Peran Negara dan Entitas Ekonomi Milik Negara

Catatan tersebut mengkritik pemerintah saat ini nan dituduh mengedepankan retorika nasionalis, menjalankan proyek "prestise" tanpa kepantasan nan ketat, dan menyembunyikan defisit fiskal melalui penugasan kepada BUMN.

Kritik ini meleset, lantaran kandas memahami pergeseran hadapan ekonomi pemerintah. Pemerintah saat ini tidak lagi menganut pendekatan neoliberal murni, melainkan bergerak ke arah sosialisme nan menekankan kehadiran negara untuk memastikan kesejahteraan sosial. Dalam kerangka ini, peningkatan peran negara di pasar bukanlah sebuah pelanggaran tata kelola, melainkan sebuah kebutuhan strategis.

Apa nan oleh penulis disebut sebagai "proyek prestise nan tidak layak secara ekonomi", sesungguhnya adalah intervensi negara untuk membangun prasarana publik nan selama puluhan tahun diabaikan oleh sektor swasta lantaran dianggap kurang menguntungkan secara hitung-hitungan komersial. Selain itu, penugasan kepada BUMN tidak semestinya dilihat secara sempit sebagai "bom waktu" defisit nan tersembunyi.

BUMN dikembalikan pada khitahnya sebagai perangkat negara dan perpanjangan tangan pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas nilai di tengah ketidakpastian dunia nan sedang mengetat. Retorika nasionalis nan dikritik oleh penulis tersebut, pada hakikatnya adalah semangat untuk membangun kemandirian ekonomi dari ketergantungan asing.

Dalam relasi segitiga antara negara, pasar, dan rakyat, negara tidak boleh sekadar menjadi penonton pasif nan menyerahkan nasib warganya pada perubahan sistem pasar bebas nan sering kali buta terhadap ketimpangan. Sebaliknya, negara memegang peran krusial sebagai penyeimbang dan pelindung utama. Ketika pasar dibiarkan tanpa kendali, sistem ini condong memusatkan kekayaan dan berpotensi melahirkan kembali struktur ekonomi oligarkis nan merugikan masyarakat luas, sebuah ancaman nan sesungguhnya sudah diupayakan untuk dibongkar sejak awal reformasi.

Oleh lantaran itu, kehadiran negara secara aktif-baik melalui izin nan tegas maupun lewat entitas upaya milik negara-berfungsi untuk menjinakkan keliaran pasar agar tetap tunduk pada mandat keadilan sosial. Dengan langkah ini, negara memastikan bahwa roda ekonomi tidak hanya berputar untuk melipatgandakan modal segelintir elite, melainkan diredistribusi secara berkeadilan demi menjamin kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

Optimisme di Atas Fundamental nan Kuat

Kita patut merasa sangat optimistis lantaran parameter perekonomian riil berbincang lebih lantang daripada kekhawatiran teoretis. Bahkan penulis catatan tersebut kudu mengakui bahwa kondisi makroekonomi hari ini sama sekali belum menyerupai krisis 1998. Fakta menunjukkan bahwa kita mempunyai persediaan devisa nan sangat aman, sektor perbankan nan jauh lebih kuat, dan rezim nilai tukar melayang-layang nan terbukti bisa menyerap guncangan eksternal dengan baik. Lebih jauh lagi, kita sekarang ditopang oleh kelas menengah nan jauh lebih besar.

Penulis catatan pesimistis menganggap bahwa esensial nan kuat ini hanyalah sebatas "buffer" (bantalan) nan fungsinya sekadar membeli waktu sebelum akhirnya habis. Namun, dari perspektif nan lebih optimistis, alas ini justru membuktikan bahwa manuver pemerintah sukses menciptakan sistem nan mempunyai daya tahan (resilience) tinggi. Dengan perbankan nan sehat dan persediaan devisa nan kuat, pemerintah mempunyai ruang nan cukup kondusif untuk mengambil langkah berani-seperti memberdayakan BUMN dan menjalankan ekspansi ekonomi demi rakyat-tanpa perlu takut didikte oleh tekanan pasar jangka pendek seperti di masa lalu.

Kesimpulan

Sejarah memang mempunyai resonansi, tetapi Indonesia 2026 tidak sedang mengulangi tragedi 1997. Kita sedang menulis babak baru. Menghapus proyek nasional seperti IPTN alias menjual BUMN demi restu IMF mungkin adalah "reformasi" nan dipuja oleh pasar bebas di masa lalu. Namun saat ini, negara memilih jalur nan berbeda: menjadi pelindung nan aktif bagi kesejahteraan rakyatnya.

Meningkatnya peran negara dalam perekonomian bukanlah sinyal kejatuhan, melainkan tanda kebangkitan ekonomi nan berdasarkan pada kemakmuran bersama. Indonesia tidak sedang melangkah menuju jurang; kita sedang mendaki menuju perekonomian nan berdaulat, mandiri, dan berkeadilan sosial.

Mukhamad Misbakhun
Ketua Komisi XI DPR RI
Fraksi Partai Golkar

(hns/hns)