Mendikdasmen Resmikan 59 Sekolah di Simeulue, Revitalisasi Terbanyak dalam Sejarah

Mendikdasmen Abdul Mu'ti(Dok Kemendikdasmen )

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, meresmikan 59 satuan pendidikan di Kabupaten Simeulue, Aceh, nan telah menyelesaikan 100% penyelenggaraan revitalisasi untuk tahun anggaran 2025. Peresmian simbolis nan dipusatkan di SMK Negeri 1 Sinabang pada Selasa (25/8) ini menandai langkah nyata pemerintah dalam memangkas ketimpangan akomodasi belajar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Upaya percepatan revitalisasi bentuk dan digitalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran langsung di ruang kelas. Langkah ini sekaligus menjawab tantangan geografis Kabupaten Simeulue nan terletak di Samudra Hindia, guna memastikan seluruh anak di pulau terluar mendapatkan kewenangan belajar nan setara dan berkualitas.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan komitmen penuh kementerian di bawah pengarahan Presiden Prabowo Subianto untuk konsentrasi pada penguatan fondasi pendidikan nasional. Landasan ini mencakup prasarana fisik, pedagogis, budaya, hingga izin norma demi tercapainya keadilan akses bagi seluruh murid.

“Dua tahun awal kepemimpinan di kementerian ini sesuai dengan pengarahan Bapak Presiden untuk membangun generasi Indonesia nan unggul berkualitas, kami mempunyai visi pendidikan berbobot untuk semua,” ujar Abdul Mu’ti di hadapan para guru, kepala sekolah, dan jejeran pemerintah wilayah setempat.

Bupati Simeulue, Mohammad Nasrun Mikaris, menyambut baik kehadiran program pusat tersebut. Ia memaparkan bahwa wilayah kepulauan dengan luas wilayah membentang panjang ini sangat memerlukan intervensi anggaran unik untuk memperbaiki kepantasan ribuan ruang kelas nan rusak.

“Dari sarana prasarana saat ini tersedia sebanyak 1.366 ruang kelas. Namun demikian, tetap terdapat tantangan besar dalam pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana pendidikan. Dari jumlah tersebut terhadap 298 ruang kelas dalam kondisi baik. Sementara 1.068 ruang kelas tetap memerlukan rehabilitasi,” ungkap Mohammad Nasrun Mikaris.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Aceh, Murthalamuddin, menyatakan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terhadap wilayah kepulauan di ujung barat Indonesia ini. Dukungan finansial melalui APBN dalam program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Simeulue dianggap sebagai momen krusial untuk kebangkitan mutu pendidikan daerah.

“Mudah-mudahan ini bakal terus ditingkatkan, saya rasa sepanjang sejarah, ini paling banyak alokasi untuk pendidikan,” kata Murthalamuddin.

Berdasarkan info dari Bupati Simeulue, pada tahun anggaran 2025 dan 2026 (datanya terus bergerak), program revitalisasi di Simeulue telah menyerap anggaran sebesar Rp37,4 miliar untuk membenahi 50 PAUD, 48 SD, dan 22 SMP. Program ini diperkuat dengan support digitalisasi pembelajaran berupa 182 unit terdiri dari Interactive Flat Panel (IFP) dan perangkat teknologi info dan komunikasi (TIK).

Untuk tahun anggaran 2026, Kadisdik Provinsi Aceh menginformasikan bahwa pemerintah pusat memproyeksikan lompatan anggaran revitalisasi hingga Rp69,7 miliar untuk 92 PAUD, 9 SD, dan 5 SMP guna melanjutkan pembenahan prasarana pendidikan dasar dan menengah di Simeulue.

Zahra Fathina Nasution, siswa SMK Negeri 1 Sinabang nan mewakili teman-temannya mengungkapkan rasa syukur atas adanya beragam program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, penyaluran IFP, dan perbaikan gedung sekolah bagi mereka. Kehadiran sarana dan prasarana nan memadai ini membikin Zahra dan teman-temannya sekarang dapat belajar dengan tenang, senang, dan lebih konsentrasi di kelas.

“Kami sangat berterima kasih gedung kelas tempat kami belajar sudah direnovasi dan dibangun ulang sehingga kami bisa merasakan belajar kondusif dan nyaman,” ucap Zahra.

Selain meresmikan 59 sekolah hasil revitalisasi 2025, Mendikdasmen juga melakukan peletakan batu pertama di SD Plus Muhammadiyah Sinabang. Peletakan batu pertama ini menjadi tanda komitmen berkepanjangan pemerintah dalam memastikan setiap anak di wilayah terluar Simeulue mendapatkan kewenangan pendidikan nan bermutu, layak, dan setara. (RO/E-4)