Mendefinisikan ulang Ilegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing

Laut nan Dicuri, Kedaulatan nan Dipertaruhkan

Indonesia kerap membanggakan diri sebagai negara maritim terbesar di dunia. Narasi tersebut datang dalam pidato politik, arsip pembangunan nasional, hingga beragam program ekonomi biru nan belakangan menjadi semboyan utama pengelolaan sumber daya kelautan. Namun di kembali optimisme tersebut, terdapat pertanyaan mendasar nan jarang diajukan secara serius: apakah Indonesia betul-betul telah memperlakukan laut sebagai fondasi strategis masa depan bangsa?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) tetap terus menjadi ancaman bagi pengelolaan sumber daya perikanan nasional. Selama ini, IUU Fishing sering dipahami secara sederhana sebagai tindakan pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia. Pemahaman tersebut memang tidak sepenuhnya keliru, tetapi terlalu sempit untuk menjelaskan kompleksitas persoalan nan sebenarnya.

IUU Fishing bukan sekadar persoalan ikan nan ditangkap tanpa izin. Ia merupakan manifestasi dari beragam persoalan nan lebih besar, mulai dari lemahnya tata kelola sumber daya laut, sengketa pemisah maritim, ketimpangan rezim perdagangan internasional, hingga pertarungan kepentingan geopolitik nan semakin intens di area maritim. Dengan kata lain, ketika Indonesia berbincang tentang pemberantasan IUU Fishing, sesungguhnya nan sedang dipertaruhkan bukan hanya stok ikan alias kerugian ekonomi, melainkan kapabilitas negara dalam menjaga kedaulatan dan masa depan maritimnya.

Ironisnya, meskipun lebih dari dua pertiga wilayah Indonesia merupakan lautan, orientasi pembangunan nasional selama puluhan tahun lebih banyak berpusat pada daratan. Jalan tol, area industri, dan pembangunan perkotaan menjadi parameter utama kemajuan. Sementara itu, laut sering kali diposisikan sebagai pelengkap narasi pembangunan, bukan sebagai pusatnya.

Akibatnya, ketika pemanfaatan sumber daya laut terjadi secara ilegal, respons nan muncul condong berkarakter teknis dan sektoral. Negara berfokus pada operasi penangkapan kapal, penegakan hukum, alias peningkatan patroli laut. Langkah-langkah tersebut memang penting, tetapi belum menyentuh akar persoalan.

Dalam perspektif ekonomi politik sumber daya alam, praktik pemanfaatan terlarangan biasanya tumbuh subur di wilayah nan mempunyai dua karakter sekaligus, sumber daya nan melimpah dan kapabilitas pengawasan nan terbatas. Indonesia mempunyai keduanya. Kekayaan perikanan nan besar berjumpa dengan wilayah pengawasan nan sangat luas dan kompleks.

Kondisi tersebut menciptakan paradoks. Semakin besar potensi sumber daya nan dimiliki suatu negara, semakin besar pula insentif ekonomi untuk mengeksploitasinya secara ilegal. Oleh lantaran itu, pertanyaan utama bukanlah berapa banyak kapal nan sukses ditangkap, melainkan sejauh mana negara bisa membangun sistem nan membikin pelanggaran menjadi semakin susah dilakukan.

Sayangnya, diskursus publik mengenai IUU Fishing tetap sering terjebak pada logika penindakan. Keberhasilan diukur dari jumlah kapal nan diamankan alias besarnya kerugian negara nan sukses diselamatkan. Padahal penegakan norma hanyalah ujung dari rantai tata kelola.

Pertanyaan nan lebih krusial adalah kenapa pelanggaran itu dapat terjadi sejak awal. Apakah sistem pengawasan telah terintegrasi? Apakah info perikanan nan dimiliki negara cukup akurat? Apakah koordinasi antarlembaga melangkah efektif? Apakah terdapat insentif ekonomi nan justru mendorong praktik-praktik ilegal?

Tanpa menjawab pertanyaan tersebut, pemberantasan IUU Fishing bakal terus berkarakter reaktif dan berulang.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan dinamika norma laut internasional. Selama ini, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dianggap sebagai landasan utama pengaturan ruang laut global. Indonesia memperoleh faedah besar dari konvensi tersebut melalui pengakuan internasional terhadap konsep negara kepulauan nan menjadi dasar Wawasan Nusantara.

Namun realitas geopolitik menunjukkan bahwa norma internasional tidak selalu menjadi rujukan tunggal dalam praktik hubungan antarnegara. Beberapa negara belum meratifikasi UNCLOS, sementara sebagian lainnya menerapkan interpretasi nan berbeda terhadap ketentuan konvensi tersebut. Di area tertentu, terutama nan mempunyai nilai strategis tinggi, kepentingan geopolitik sering kali lebih dominan dibandingkan norma norma internasional.

Situasi inilah nan melahirkan beragam tumpang tindih klaim yurisdiksi maritim. Dalam konteks tersebut, aktivitas perikanan tidak lagi sekadar aktivitas ekonomi, melainkan instrumen politik.

Kapal ikan sering digunakan sebagai simbol kehadiran negara di wilayah nan dipersengketakan. Kehadiran mereka menjadi corak penguasaan de facto nan secara perlahan memperkuat klaim suatu negara atas wilayah tertentu. Tidak mengherankan jika banyak kasus IUU Fishing terjadi di area nan mempunyai kompleksitas pemisah maritim.

Bagi Indonesia, kondisi ini menunjukkan bahwa pemberantasan IUU Fishing tidak dapat dipisahkan dari diplomasi pemisah maritim. Pengawasan laut nan efektif kudu melangkah seiring dengan percepatan penyelesaian delimitasi pemisah dan penguatan kehadiran negara di wilayah perbatasan.

Namun tantangan Indonesia tidak berakhir pada persoalan pemisah laut. Di tingkat global, terdapat ketimpangan lain nan sering luput dari perhatian, ialah hubungan antara IUU Fishing dan rezim perdagangan internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mendorong beragam kesepakatan untuk membatasi subsidi perikanan nan dianggap berkontribusi terhadap overfishing dan praktik IUU Fishing. Secara normatif, tujuan tersebut tampak mulia. Namun dalam praktiknya, penerapan kebijakan tersebut tidak selalu menguntungkan negara berkembang.

Masalah utama terletak pada kesenjangan kapabilitas antara negara maju dan negara berkembang. Negara-negara maju telah mempunyai armada perikanan modern, teknologi canggih, akses pembiayaan nan kuat, dan sistem logistik nan efisien. Sebaliknya, banyak negara berkembang tetap mengandalkan nelayan skala mini nan memerlukan support negara untuk tetap kompetitif.

Ketika pembatasan subsidi diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan ketimpangan tersebut, nan terjadi bukanlah kejuaraan nan adil. Negara berkembang justru berpotensi kehilangan instrumen krusial untuk melindungi masyarakat pesisirnya.

Di sinilah paradoks tata kelola laut dunia muncul. Negara-negara pantai diminta menjaga keberlanjutan sumber daya laut dunia, tetapi pada saat nan sama ruang kebijakan mereka untuk memperkuat sektor perikanan domestik semakin dibatasi.

Karena itu, Indonesia perlu menempatkan rumor IUU Fishing dalam kerangka keadilan ekonomi internasional. Diplomasi maritim tidak boleh hanya berbincang mengenai pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga kudu memperjuangkan ruang kebijakan nan memungkinkan negara berkembang mengelola sumber daya lautnya secara setara dan berkelanjutan.

Selain itu, terdapat satu instrumen nan selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, ialah data.

Dalam era tata kelola dunia modern, info merupakan sumber kekuatan politik nan sangat penting. Data mengenai pola pelanggaran, pergerakan kapal, kerugian ekonomi, kerusakan ekologi, hingga jaringan perdagangan hasil tangkapan terlarangan dapat menjadi modal diplomasi nan sangat berharga.

Sayangnya, sebagian besar info IUU Fishing di Indonesia tetap digunakan untuk kepentingan operasional dan penegakan norma domestik. Pemanfaatannya sebagai instrumen diplomasi tetap relatif terbatas.

Padahal info nan kuat dapat memperkuat posisi Indonesia dalam beragam forum internasional. Data dapat menjadi dasar argumentasi dalam negosiasi pemisah maritim, penguatan organisasi pengelolaan perikanan regional, hingga perundingan perdagangan internasional.

Dalam era evidence-based diplomacy, posisi tawar suatu negara tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi alias militernya, tetapi juga oleh kualitas info nan dimiliki dan kemampuannya mengubah info tersebut menjadi argumentasi politik nan meyakinkan.

Namun di tengah beragam tantangan eksternal tersebut, Indonesia juga tetap menghadapi persoalan dari dalam negeri. Salah satu nan paling menonjol adalah tumpang tindih izin dan kewenangan antarinstansi dalam pengelolaan laut.

Pengawasan maritim melibatkan banyak aktor, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga pemerintah daerah. Masing-masing mempunyai dasar norma dan kewenangan nan berbeda.

Dalam praktiknya, kondisi tersebut sering melahirkan fragmentasi kebijakan, plagiatisme fungsi, serta koordinasi nan tidak selalu melangkah efektif. Celah-celah kelembagaan semacam ini justru menjadi ruang nan dapat dimanfaatkan oleh pelaku IUU Fishing.

Karena itu, reformasi tata kelola menjadi kebutuhan nan tidak dapat ditunda. Indonesia memerlukan pengharmonisan izin nan bisa menyatukan beragam ketentuan sektoral ke dalam kerangka pengelolaan laut nan lebih terintegrasi. Tujuannya bukan sekadar menyederhanakan aturan, tetapi menciptakan sistem nan lebih konsisten, efisien, dan adaptif terhadap tantangan baru.

Pada akhirnya, pemberantasan IUU Fishing kudu dipahami sebagai bagian dari pembangunan arsitektur kedaulatan maritim Indonesia.

Arsitektur tersebut setidaknya bertumpu pada empat fondasi utama. Pertama, penyelesaian pemisah maritim nan berbasis norma internasional dan didukung kehadiran negara nan efektif di wilayah perbatasan. Kedua, diplomasi perdagangan nan memperjuangkan keadilan bagi negara-negara pantai dan masyarakat pesisir. Ketiga, pemanfaatan info sebagai instrumen diplomasi dan pengambilan kebijakan. Keempat, reformasi izin nan bisa menghilangkan fragmentasi tata kelola maritim nasional.

Tanpa empat fondasi tersebut, pemberantasan IUU Fishing hanya bakal menjadi respons jangka pendek terhadap gejala. Sebaliknya, dengan membangun fondasi tersebut secara simultan, Indonesia dapat menjadikan agenda pemberantasan IUU Fishing sebagai momentum memperkuat posisi dalam tata kelola laut global.

Karena sesungguhnya persoalan terbesar Indonesia bukan hanya gimana menangkap kapal nan melanggar hukum. Tantangan nan jauh lebih mendasar adalah gimana memastikan bahwa laut Indonesia dikelola dalam kerangka norma nan adil, tata kelola nan efektif, dan diplomasi nan bisa melindungi kepentingan nasional.

Di sinilah makna strategis pemberantasan IUU Fishing berada. Ia bukan sekadar agenda pengawasan perikanan. Ia adalah instrumen mempertahankan kedaulatan, menjaga keberlanjutan sumber daya, melindungi nelayan nan berupaya secara sah, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan maritim global.

Sebab ketika nan dicuri bukan hanya ikan, melainkan ruang hidup dan masa depan laut Indonesia, maka nan sesungguhnya dipertaruhkan bukan sekadar kekayaan alam. nan dipertaruhkan adalah keahlian Indonesia untuk betul-betul menjadi negara maritim nan berdaulat.