Mendagri Ungkap Prioritas Pemerintah Dorong Pemulihan Pascagempa NTT

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat memprioritaskan penanganan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Fokus utama pemerintah saat ini memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak musibah segera terpenuhi.

Komitmen tersebut ditunjukkan Tito dengan turun langsung meninjau kondisi masyarakat terdampak di Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Semula, Tito telah bersiap mengikuti Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Istana Negara.

Namun, dia kemudian memutuskan untuk meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak musibah di NTT, sejalan dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto nan meminta sejumlah menteri, ketua lembaga, dan wakil menteri turun ke letak bencana.

"Tadinya saya sudah siap-siap sama istri saya untuk datang di Istana, istri saya sudah siapin busana juga, ada busana Toraja nan dia udah siapin ... lantaran Bapak Presiden menugaskan kepada sejumlah menteri dan ketua lembaga untuk turun langsung ke NTT, Flores khususnya untuk membantu wilayah dan pemerintah pusat kudu hadir, nah jadi [kami datang di sini]," ujar Tito usai memimpin Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, Senin (17/8).

Dalam penanganan pascagempa, Tito menekankan pentingnya pendataan dan verifikasi secara menyeluruh. Langkah tersebut diperlukan agar support pemerintah dapat diberikan secara tepat sesuai dengan tingkat kerusakan dan kondisi masyarakat terdampak.

Tito menjelaskan, pemerintah pusat saat ini memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari evakuasi, penyelamatan, penanganan korban, hingga pemulihan jasa dasar dan akses mobilitas. Sementara itu, terhadap rumah nan terdampak, pemerintah bakal melakukan pendataan berasas tingkat kerusakannya.

"Rumah nan rusak kelak kudu didatakan ringan, sedang, berat. Ada kriterianya untuk gempa kelak itu ada support dari BNPB," katanya.

Menurut Tito, proses pendataan tersebut bakal dilakukan melalui verifikasi dengan melibatkan pemerintah wilayah (Pemda), nan selanjutnya bakal divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan ini dinilai krusial agar penanganan pascabencana dapat disesuaikan dengan karakter kerusakan di masing-masing wilayah.

Untuk rumah nan tetap memungkinkan dibangun kembali di letak semula, pemerintah dapat menerapkan pendekatan pembangunan kembali di tempat alias on-site.

"Kalau di sini sepertinya tidak ada nan sampai habis. Sehingga bisa dibangunkan rumah nan ada itu dibangunkan kembali, namanya in situ, on-site," ungkapnya.

Selain memastikan pendataan kerusakan, pemerintah juga terus memantau pemulihan jasa dasar di wilayah terdampak. Salah satunya sektor kelistrikan nan menunjukkan perkembangan positif.

Mendagri menyampaikan, berasas info nan diterimanya dari Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN), pemulihan jaringan listrik di wilayah terdampak telah mencapai 88 persen.

"Dari Dirut PLN 88 persen sudah on. Tidak ada pembangkit listrik nan rusak, seperti dalam kasus dari beberapa wilayah lain. nan ada beberapa gardu nan rusak sudah diperbaiki, on," kata Mendagri.

(inh)