Mendagri Ungkap Pemerintah Prioritaskan Penanganan Pascagempa di NTT

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat memprioritaskan penanganan pascagempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Terutama untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.

Upaya tersebut turut ditunjukkan dengan kehadiran Tito secara langsung di Kabupaten Manggarai Timur. Semula, Tito telah bersiap mengikuti Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Negara.

Namun, Tito kemudian memutuskan untuk meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak musibah di NTT, sejalan dengan pengarahan Presiden RI Prabowo Subianto nan meminta sejumlah menteri, ketua lembaga, dan wakil menteri (wamen) turun ke letak bencana.

"Tadinya saya sudah siap-siap sama istri saya untuk datang di Istana, istri saya sudah siapin busana juga, ada busana Toraja nan dia udah siapin. Karena Bapak Presiden menugaskan kepada sejumlah menteri dan ketua lembaga untuk turun langsung ke NTT, Flores khususnya untuk membantu wilayah dan pemerintah pusat kudu hadir, nah jadi (kami datang di sini)," ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Senin (17/8/2026).

Hal tersebut dia sampaikan kepada awak media seusai memimpin Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, Senin (17/8).

Dalam penanganan pascagempa, Tito menekankan pentingnya pendataan dan verifikasi secara menyeluruh. Langkah tersebut diperlukan agar support pemerintah dapat diberikan secara tepat sesuai dengan tingkat kerusakan dan kondisi masyarakat terdampak.

Tito menjelaskan pemerintah pusat saat ini memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari evakuasi, penyelamatan, penanganan korban, hingga pemulihan jasa dasar dan akses mobilitas.

Sementara itu, terhadap rumah nan terdampak, pemerintah bakal melakukan pendataan berasas tingkat kerusakannya.

"Rumah nan rusak kelak kudu didatakan ringan, sedang, berat. Ada kriterianya untuk gempa kelak itu ada support dari BNPB," kata Tito.

Menurut Tito, proses pendataan tersebut bakal dilakukan melalui verifikasi dengan melibatkan pemerintah wilayah (pemda), nan selanjutnya bakal divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pendekatan ini dinilai krusial agar penanganan pascabencana dapat disesuaikan dengan karakter kerusakan di masing-masing wilayah.

Untuk rumah nan tetap memungkinkan dibangun kembali di letak semula, pemerintah dapat menerapkan pendekatan pembangunan kembali di tempat alias on-site.

"Kalau di sini sepertinya tidak ada nan sampai habis. Sehingga bisa dibangunkan rumah nan ada itu dibangunkan kembali, namanya in situ, on-site," ungkap Tito.

Selain memastikan pendataan kerusakan, pemerintah juga terus memantau pemulihan jasa dasar di wilayah terdampak. Salah satunya sektor kelistrikan nan menunjukkan perkembangan positif.

Tito menyampaikan, berasas info nan diterimanya dari Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN), pemulihan jaringan listrik di wilayah terdampak telah mencapai 88%.

"Dari Dirut PLN 88% sudah on. Tidak ada pembangkit listrik nan rusak, seperti dalam kasus dari beberapa wilayah lain," kata Tito.

"Yang ada beberapa gardu nan rusak sudah diperbaiki, on," tandasnya.

(anl/ega)