Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap perkembangan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Berdasarkan info per 4 Agustus 2026, sebanyak 2.107.941 penduduk terdampak bencana.
Tito menyebut, musibah tersebut merupakan nan terluas sepanjang kariernya, baik saat menjadi personil Polri hingga menjabat Menteri Dalam Negeri.
"Bagi saya sendiri pribadi, sebagai mantan polisi, pernah menjadi Kapolres, Kapolda, Kapolri, hingga sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri, jujur, dalam pekerjaan saya belum pernah mengalami peristiwa musibah nan seluas ini," kata Tito dalam konvensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).
Menurut Tito, musibah melanda tiga provinsi, 53 kabupaten/kota, dan 4.533 desa/kelurahan.
Selain lebih dari 2,1 juta penduduk terdampak alias mengungsi, tercatat 4.922 akomodasi pendidikan, 954 akomodasi kesehatan, 1.593 tempat ibadah, 1.193 jembatan, 2.485 ruas jalan, serta sekitar 1.300 akomodasi umum mengalami kerusakan.
Korban meninggal bumi tercatat mencapai 1.207 orang, sementara 138 orang tetap dinyatakan hilang.
Kerusakan rumah mencapai 184.149 unit, terdiri atas 95.186 rumah rusak ringan, 43.741 rumah rusak sedang, dan 45.222 rumah rusak berat.
"Pernah saya menangani gempa bumi, longsor, dan tsunami di Palu. Itu satu kota. Pernah juga di Lombok saya tangani berbareng unsur-unsur lain. Kemudian kita juga pernah menghadapi banjir bandang di Kepulauan Sitaro. Kemudian banjir dan longsor di Cilacap, Banjarnegara, sampai Bandung Barat. Tetapi nan ini berbeda. Bencana ini tersebar di mana-mana (scattered)," tutur Tito.
Presiden Kerahkan Seluruh Kementerian dan Lembaga
Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil alih penanganan sejak awal musibah dengan mengerahkan seluruh kementerian dan lembaga.
"Kalau kita memandang dari awal, Bapak Presiden langsung mengambil alih. Beliau menugaskan seluruh kementerian/lembaga untuk bergerak bersama-sama. Pengerahan pasukan dilakukan secara luar biasa. Seluruh personel, alutsista, helikopter, kapal, dan peralatan nan ada dikerahkan secara all out," ujarnya.
Pemerintah juga memberikan support awal kepada seluruh kabupaten/kota terdampak ketika keahlian fiskal wilayah mulai terbatas.
"Saya ingat betul, awalnya masing-masing mendapat support Rp2 miliar. Total support saat itu mencapai Rp268 miliar untuk 55 daerah," kata Tito.
Selain itu, Presiden memutuskan menambah Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.
"Kemudian Bapak Presiden mengambil keputusan memberikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) kepada tiga provinsi terdampak dengan total Rp10,6 triliun. Untuk Sumatra Barat sebesar Rp2,6 triliun. Sumatra Utara sebesar Rp6,3 triliun. Aceh sebesar Rp1,6 triliun. Dana tersebut dibagikan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota terdampak pada Januari. Tujuannya untuk memperkuat kapabilitas fiskal daerah," ujar Tito.
Sebagian Besar Daerah Mulai Pulih
Tito mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan pemulihan di wilayah terdampak.
Di Sumatra Barat, sebanyak 13 wilayah telah kembali normal, satu wilayah mendekati normal, dan dua wilayah tetap memerlukan perhatian khusus.
Di Sumatra Utara, 16 wilayah telah normal, satu wilayah mendekati normal, dan dua wilayah tetap menjadi perhatian pemerintah.
Sementara di Aceh, 10 wilayah telah kembali normal, satu wilayah mendekati normal, dan tujuh wilayah tetap memerlukan atensi khusus.
Menurut Tito, perhatian terbesar saat ini tertuju pada Kabupaten Aceh Tamiang nan sempat mengalami kelumpuhan pemerintahan akibat area perkantoran tertimbun lumpur setinggi tiga hingga empat meter.
"Bagaimana pemerintah mau mengurus rakyat jika kantornya sendiri tidak bisa dipakai? Alhamdulillah sekarang pemerintahannya sudah melangkah normal. Kalau pemerintahannya sudah berjalan, dia bisa mengurus rakyat," papar Tito.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·