Mendagri Tito Ungkap Strategi Pencegahan Korupsi di Daerah

Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membangun beragam instrumen pengawasan. Di antaranya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penyusunan pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga sistem pengawasan finansial daerah. Selain itu, pemerintah berbareng KPK dan Kejaksaan Agung juga mengembangkan sistem pencegahan korupsi melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Meski demikian, dia mengingatkan bahwa sebaik apa pun sistem nan dibangun tetap memerlukan integritas dari setiap kepala daerah.

“Tapi semua sistem ini kan bisa saja kelak diakali di lapangan. Ada gratifikasi dan lain-lain. Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah,” sambung Mendagri.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyoroti tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala wilayah nan kerap menjadi rumor krusial. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diatasi dengan terobosan, salah satunya usulan penambahan biaya operasional kepala wilayah dari persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, kepala wilayah mempunyai dorongan untuk meningkatkan keahlian fiskal wilayah tanpa membebani masyarakat.

"Tapi ini perlu, perlu adanya studi dulu ya. Perlu adanya pembicaraan antar-kementerian, lembaga di pemerintahan, jika perlu juga berbincang dengan DPR. Karena ini keputusan penting," tandasnya.