Mendagri Sebut Korupsi & Pemborosan Bisa Gerus Kepercayaan Publik

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Hal ini disampaikannya menyikapi tetap adanya kasus korupsi dan pemborosan anggaran nan berpotensi mempengaruhi gambaran kepala wilayah secara luas.

Dia menekankan bahwa dua perihal nan perlu menjadi perhatian utama adalah praktik korupsi dan inefisiensi dalam penggunaan anggaran.

"Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing, membikin kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan," kata Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Hal itu diungkapkan olehnya saat di forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Banda Aceh, Senin (20/4).

Dia menjelaskan persepsi publik saat ini sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media. Ketika terjadi operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) alias kasus pemborosan anggaran, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat meluas ke seluruh pemerintah wilayah (Pemda).

Tito menuturkan kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan antara wilayah dan pemerintah pusat. Dia menyebut kepercayaan nan terjaga menjadi aspek krusial dalam mendukung kelancaran pengajuan anggaran wilayah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Meski demikian, dia mengapresiasi banyaknya kepala wilayah nan telah bekerja dengan baik dan menghadirkan beragam inovasi. Namun, menurutnya, capaian positif tersebut kerap tertutupi oleh pemberitaan negatif nan lebih sigap menyebar alias viral.

Dia mencontohkan afinitas sederhana, bahwa ratusan ribu orang dapat bekerja dengan baik, tetapi satu kesalahan nan menjadi perhatian publik dapat membentuk persepsi nan kurang berimbang. Oleh lantaran itu, dia mendorong asosiasi kepala wilayah untuk lebih aktif membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi dan penemuan wilayah secara berkelanjutan.

Selain penguatan tata kelola, Tito juga menekankan pentingnya komunikasi publik nan transparan. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi perlu melangkah seiring dengan keterbukaan info serta publikasi keahlian pemerintah daerah.

Hal itu sebagai upaya pemerintah pusat dalam mendorong penguatan integritas di daerah. Menurutnya, hubungan nan selaras antara pemerintah pusat dan wilayah sangat ditopang oleh kepercayaan nan dibangun melalui keahlian nan baik serta persepsi publik nan positif.

"Nah, oleh lantaran itu, ini masalah persepsi, di samping kita memperbaiki tentunya. Memperbaiki untuk betul-betul hati-hati terhadap praktik koruptif," tutupnya.

(prf/ega)