Mendagri Minta Pemda NTT Segera Penuhi Kebutuhan Dasar Warga

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) berbareng pemerintah wilayah (Pemda) terdampak musibah di Nusa Tenggara Timur (NTT), hari ini. Rakor nan digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut membahas percepatan penyaluran support bagi masyarakat terdampak musibah di NTT.

Rakor turut melibatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta para bupati dan jejeran Pemda dari delapan kabupaten di Pulau Flores. Tujuh kabupaten nan mengikuti rakor merupakan wilayah terdampak gempa bumi, sedangkan satu kabupaten lainnya terdampak erupsi Gunung Lewotobi.

Dalam rakor tersebut, Tito meminta pemda mempercepat realisasi support agar kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi.

"Untuk gubernur, saya memberikan apresiasi lantaran dapat anggaran support dari Pak Presiden, untuk Belanja Tidak Terduga Rp 40 miliar, sudah bisa dieksekusi, realisasikan untuk membantu masyarakat dengan cepat, itu 43 persen. Ada juga nan 27 persen, 25 persen," kata Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9/2026).

Tito juga mendorong wilayah nan realisasi support bencananya tetap rendah agar segera mempercepat penyaluran. Menurutnya, support perlu segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nan tetap berada di tempat pengungsian maupun tenda darurat.

Menurutnya, support pemda diperlukan untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh kebutuhan dasar, termasuk makanan, pakaian, serta kebutuhan unik bagi wanita dan anak-anak.

"Itu pengarahan Bapak Presiden jelas untuk digunakan secepat mungkin. Masyarakat nan lagi ada di tenda misalnya, lantaran takut pulang, mereka tidak boleh kekurangan makanan, busana alias kebutuhan unik untuk ibu-ibu, anak-anak," ujarnya.

Selain penyaluran bantuan, rakor juga membahas penanganan kediaman bagi penduduk terdampak bencana. Dalam konteks tersebut, Tito meminta pemda melakukan pendataan kerusakan, terutama pada rumah warga, sembari menunggu kondisi di lapangan semakin stabil.

Pendataan tersebut bakal menjadi dasar dalam menentukan corak support dan pembangunan kembali rumah warga. Tito turut meminta proses verifikasi dilakukan secara berlapis agar info kerusakan jeli dan support tepat sasaran.

Validasi juga diperlukan untuk memastikan tidak terjadi kekeliruan dalam pengelompokkan tingkat kerusakan rumah. Setelah info dinyatakan valid, pemerintah bakal menentukan corak support sesuai dengan tingkat kerusakan.

"Untuk nan ringan diberikan support 15 juta, untuk nan sedang 30 juta, untuk nan berat 70 juta, bisa bangun sendiri di tanahnya," katanya.

Untuk rumah nan mengalami kerusakan berat, pembangunan dapat dilakukan di letak semula alias in situ. Sementara itu, andaikan kondisi lahan tidak memungkinkan dan penduduk kudu direlokasi, pemerintah bakal menyiapkan pembangunan kediaman di area baru.

Dalam forum nan sama, turut dibahas perkembangan pembangunan kediaman tetap bagi masyarakat terdampak musibah di Sumatera. Pemerintah menyiapkan skema pembangunan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk kediaman in situ dan melalui Kementerian PKP untuk pembangunan di area relokasi. Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah bakal berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Rencana kelak Senin, kita bakal datang ke BPKP berbareng LKPP. Intinya agar sigap selesaikan lelang, lantaran waktunya tinggal pendek ini," tutupnya.

(prf/ega)