Mendagri Minta Kepala Daerah di NTT Segera Gunakan Banpres Pascagempa

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menggunakan support Presiden untuk penanganan pascagempa. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan support alias tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan pascagempa sebanyak Rp200 miliar. Bantuan tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten di NTT.

“Ini memperkuat finansial untuk penanganan musibah dari wilayah ini,” ujar Mendagri secara virtual dalam Rapat Penanganan Bencana Alam di Provinsi NTT nan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (7/9/2026).

Mendagri menyoroti tetap lambatnya realisasi shopping support tersebut di sejumlah wilayah terdampak. Karena itu, upaya percepatan perlu terus dilakukan. “Padahal ini kami sudah mengeluarkan surat info dan untuk petunjuk langkah penggunaan secara cepat, itu bisa melalui sistem pengadaan langsung di masa darurat ini,” jelasnya.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerjunkan tim untuk mengasistensi penggunaan support tersebut agar sigap direalisasikan. Dengan demikian, support ini dapat langsung menyentuh masyarakat hingga wilayah pelosok nan mungkin tidak dapat dijangkau pemerintah pusat.

Di sisi lain, dia menjelaskan bahwa kondisi prasarana dasar di NTT saat ini relatif telah kembali berfungsi. Listrik, jaringan komunikasi, jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan secara umum sudah berfungsi, meski terdapat sejumlah titik nan tetap dalam penanganan.

Menurutnya, kondisi tersebut membikin mobilitas orang dan peralatan di NTT relatif lebih mudah dibandingkan penanganan musibah di Sumatera. Karena itu, perhatian berikutnya perlu diarahkan pada penguatan logistik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat nan tetap berada di letak pengungsian.

Ia menyebutkan, langkah nan perlu dilakukan saat ini adalah mempercepat pendataan terhadap gedung nan rusak, baik rumah maupun akomodasi umum. Pendataan rumah rusak tersebut krusial sebagai referensi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyalurkan bantuan. “Begitu kemudian dinyatakan oleh BMKG sudah stabil posisinya (wilayahnya), maka ini dapat langsung dibayarkan oleh BNPB,” ujarnya.

Pada forum tersebut, Mendagri juga menjelaskan beragam support Kemendagri dalam membantu masyarakat terdampak. Ia menyebutkan, dirinya telah menugaskan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk turun langsung membantu menerbitkan kembali arsip kependudukan nan rusak alias lenyap akibat gempa. “Sudah memproduksi sebanyak 11.000 surat (dokumen) kependudukan, arsip krusial mereka (masyarakat terdampak),” ujarnya.

Tak hanya itu, Mendagri juga telah berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid untuk menerbitkan kembali sertifikat nan hilang. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar menerbitkan arsip nan hilang, seperti SIM, STNK, dan BPKB, secara gratis.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta pejabat mengenai lainnya. Turut berasosiasi pula secara virtual kepala wilayah dari Provinsi NTT.