Mendagri Dorong Publikasi Statistik Perumahan Digunakan untuk Tekan Backlog

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemanfaatan secara maksimal publikasi statistik perumahan nan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menekan backlog perumahan. Menurutnya, info nan terukur dari BPS dapat menjadi injakan bagi pemerintah pusat dan wilayah dalam menyusun kebijakan serta mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan kediaman masyarakat.

Backlog perumahan merupakan kondisi kesenjangan antara kebutuhan kepemilikan dan kepantasan rumah dengan kesiapan unit rumah nan layak huni. Secara umum, backlog perumahan terbagi dalam dua kategori, ialah backlog 1, ialah jumlah family nan tidak mempunyai rumah sendiri, dan backlog 2, ialah jumlah family nan mempunyai rumah tetapi kondisinya tidak layak huni.

Melalui publikasi statistik perumahan, BPS menyediakan info mengenai kondisi perumahan masyarakat nan dapat digunakan untuk memandang perkembangan backlog sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan nan lebih tepat sasaran.

"Saya jujur merasa senang lantaran ada nomor nan cukup bagus, nan terukur secara kuantitatif. Backlog masyarakat nan tidak punya rumah itu berkurang dibanding sebelumnya. Nah, kemudian masyarakat nan punya rumah tapi tidak layak juga berkurang," katanya saat menghadiri aktivitas Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 di Kantor Pusat BPS RI, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Mendagri menegaskan, Presiden memberikan atensi terhadap persoalan nan dihadapi rakyat kecil, termasuk masalah perumahan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mendukung langkah-langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mewujudkan program tiga juta rumah, khususnya mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah pun telah memperluas arti MBR.

"Kami harapkan ini bisa mendukung program perumahan ini. Dan kami lihat tadi dari APBD, sumbangsihnya juga meningkat di bagian perumahan. Ini juga saya percaya lantaran Menteri Pak Ara Sirait sangat aktif sekali turun ke bawah, sehingga men-trigger para kepala-kepala wilayah untuk bekerja," ujarnya.

Selain mendorong peningkatan peran pemerintah daerah, Mendagri mendukung langkah Menteri PKP dalam membangun ekosistem nan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan perumahan. Menurutnya, sektor swasta mempunyai peran besar dalam mempercepat penyediaan kediaman sehingga backlog perumahan dapat ditekan secara lebih optimal.

"Kemudian ke depan, kami bakal terus mendukung langkah-langkah dari Menteri Perumahan dalam mengintensifkan pembangunan rumah bagi masyarakat nan tidak punya rumah, dengan beragam skema nan ada. Juga dalam rangka bedah rumah," terangnya.

Lebih lanjut, Mendagri mengimbau kepala wilayah memanfaatkan info dalam publikasi statistik perumahan sebagai referensi dalam menyelesaikan persoalan perumahan di wilayah masing-masing, termasuk dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor perumahan. Menurutnya, penanganan sektor perumahan tidak hanya berangkaian dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berakibat pada beragam parameter pembangunan.

Ketika persoalan perumahan dapat ditangani, nomor kemiskinan dapat berkurang dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat meningkat. Selain itu, perbaikan sektor perumahan juga berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi nan menjadi salah satu parameter keahlian kepala daerah.

"Di samping juga tentu sektor perumahan nan bagus, suasana perumahan nan bagus, bakal membangun alias mendukung pertumbuhan ekonomi nan juga menjadi parameter keahlian kepala daerah," pungkasnya.

Acara tersebut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.