Mendagri Dorong Kolaborasi Pemerintah-Swasta Atasi Perumahan Rakyat di Papua

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi persoalan perumahan rakyat melalui kebijakan pembiayaan nan ringan. Menurutnya, upaya tersebut dapat dilakukan dengan menghapus beragam beban pajak pembangunan serta menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan berbunga rendah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Karena jika dari pemerintah saja nan bangun bedah rumah tidak bakal cukup dari APBN apalagi APBD, sehingga salah satu strateginya adalah mendorong swasta," ujar Mendagri Tito saat meninjau Perumahan Grand Royal Regency II di Jayapura, Papua, Minggu (21/6/2026).

Mendagri menjelaskan, kebutuhan perumahan di wilayah Tanah Papua tetap menjadi tantangan besar. Berdasarkan info nan dipaparkannya, nyaris 30 persen masyarakat di wilayah Tanah Papua belum mempunyai kediaman nan layak. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan beragam skema insentif guna mendorong pembangunan perumahan sekaligus meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Salah satu langkah nan ditempuh adalah penyediaan KUR Perumahan dengan kembang nan sangat ringan bagi MBR, ialah sekitar 0,5 persen per bulan. Dengan skema tersebut, masyarakat hanya perlu menyediakan duit muka sekitar satu persen alias sekitar Rp2,4 juta untuk mempunyai rumah senilai Rp240 juta.

Mendagri berambisi kebijakan tersebut dapat memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus mengurangi beban masyarakat nan selama ini kudu mengeluarkan biaya sewa tempat tinggal nan relatif tinggi.

Selain kemudahan akses pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan beragam insentif fiskal untuk menekan biaya pembangunan rumah. Karena itu, Mendagri meminta seluruh pemerintah wilayah di wilayah Papua menerapkan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

"Tolong teman-teman kepala daerah, enam gubernur dan 42 bupati/wali kota se-Papua Raya, betul-betul menerapkan nol persen untuk PBG dan BPHTB," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga mengapresiasi komitmen developer dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui program penghijauan nan mewajibkan penanaman sedikitnya dua pohon pada setiap unit rumah nan dibangun. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, tetapi juga membantu menjaga kondisi tanah dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

"Dengan dibuat program reboisasi penghijauan ini bakal memperkuat struktur tanahnya dan juga keasriannya, ditambah lagi juga lingkungan bakal lebih sehat. Saya mendukung betul program itu," pungkasnya.

Kegiatan peninjauan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri beserta jajaran, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta para pihak mengenai lainnya.