Menag Nasaruddin Umar Ajak Umat Islam Kawal Program Prioritas Prabowo

, JAKARTA, – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membujuk seluruh komponen umat Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk bersinergi mendukung penuh penyelenggaraan program prioritas nasional nan digagas pemerintah. Ajakan ini disampaikan saat menutup rangkaian Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-8 sekaligus peringatan Milad ke-51 MUI di Jakarta, Minggu malam.

Menag menegaskan bahwa kerjasama antara pemerintah dan para pemimpin umat berakidah sangat krusial. Ia meyakinkan bahwa beragam program prioritas dan kebijakan pro-rakyat nan dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada dasarnya bermuara pada kesejahteraan umat Islam itu sendiri sebagai golongan kebanyakan di Indonesia.

"Kita perlu bersinergi dan mendukung komitmen Presiden Prabowo untuk memberikan keberpihakan penuh terhadap penerapan Pasal 33 UUD 1945. Jika kebijakan ini dijalankan, nan bakal menjadi penikmat utamanya adalah umat Islam," kata Nasaruddin.

Program Strategis nan Dikawal

Menag merincikan sejumlah program strategis nasional nan patut dikawal bersama. Program tersebut meliputi kebijakan hilirisasi industri, akses sekolah gratis bagi rakyat, ekspansi beasiswa LPDP untuk golongan masyarakat kurang mampu, hingga pembangunan ribuan unit rumah dan perkampungan nelayan.

Ia juga menyoroti komitmen pemerintah dalam meredistribusi lahan-lahan luas nan selama ini kosong dan terbengkalai untuk dikembalikan pengelolaannya kepada masyarakat luas. Menurut dia, rentetan kebijakan afirmatif tersebut sudah sepatutnya menumbuhkan rasa optimisme di kalangan umat.

"Siapa nan paling banyak menikmati hilirisasi? Siapa nan bakal menjadi penikmat sekolah rakyat nan serba cuma-cuma dan danasiwa bagi anak-anak nan tidak punya kemampuan? Tentu umat kita. Karena itu, saya mengimbau mari kita berikan support penuh terhadap kebijakan-kebijakan seperti ini," ujarnya menegaskan.

Perang Melawan Ancaman Non-Militer

Selain program kesejahteraan, Menag menekankan bahwa visi pemerintah juga sangat selaras dengan keprihatinan para ustadz dalam menjaga moral bangsa. Hal ini dibuktikan melalui publikasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 mengenai kebijakan umum pertahanan negara nan secara definitif menargetkan pemberantasan ancaman non-militer.

Ancaman non-militer nan sekarang tengah diperangi oleh pemerintah, lanjut Menag, meliputi penyebaran mengerti ateisme, lunturnya rasa nasionalisme, maraknya praktik judi daring (online), hingga penyebaran budaya dan perilaku penyimpangan LGBT.

Dorong Penguatan Ekonomi Syariah

Di luar support terhadap program pemerintah, Nasaruddin turut membujuk MUI untuk mencari pendekatan non-ekonomi guna mendongkrak pangsa pasar (market share) finansial dan perbankan syariah nasional. Ia menyayangkan kebenaran bahwa dari sekitar 240 juta masyarakat Muslim di Indonesia, pangsa pasar perbankan syariah tetap tertahan dan berputar di bawah nomor 10 persen.

Sebagai penutup, Menag meminta agar seluruh hasil rekomendasi dan rumusan KUII ke-8 segera diserahkan secara resmi kepada Kementerian Agama. Ia berjanji bakal mengintegrasikan gagasan-gagasan bernas dari para ustadz tersebut ke dalam program kerja konkret pemerintah guna mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat kejayaan peradaban Islam dunia.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara