Memitigasi Efek Domino Penaikan Harga BBM

(MI/Seno)

HARGA pertalite tetap dipertahankan tidak naik. Namun, sejak 10 Juni 2026 nilai BBM nonsubsidi tidak lagi sama. Pemerintah telah mengumumkan nilai pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter serta pertamax green 95 naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Penaikan nilai BBM nonsubsidi sekitar 30% lebih itu sesungguhnya bukan perihal nan mengejutkan. Di tengah keterbatasan biaya APBN, pemerintah mau tidak mau memang kudu meningkatkan nilai BBM nonsubsidi lantaran kenaikan nilai minyak mentah di pasaran dunia sudah jauh di atas nilai patokan APBN 2026.

Bagi golongan masyarakat miskin, mereka barangkali tidak terdampak langsung lantaran sehari-hari mereka tetap mungkin membeli BBM pertalite. Namun, bagi kelas menengah nan terbiasa menggunakan pertamax alias pertamax green 95, penaikan nilai nan cukup besar itu tentu bakal merasakan akibatnya.

Diperkirakan, kelas menengah dan masyarakat nan sedang menuju kelas menengah nan jumlahnya sekitar 66,35% dari total populasi Indonesia bakal terdampak. Mereka nan selama ini merupakan konsumen BBM nonsubsidi bisa dipastikan bakal merasakan dampaknya. Mengeluarkan duit nan sama jumlahnya, tetapi tangki mobil mereka tidak lagi penuh seperti hari-hari sebelumnya.

EFEK DOMINO

Penaikan nilai pertamax menjadi Rp16.250 per liter bisa dipastikan bakal memicu pengaruh domino nan menekan daya beli kelas menengah dan mendorong migrasi massal konsumen ke BBM bersubsidi. Dampak berantai penaikan nilai BBM nonsubsidi itu ujung-ujungnya bakal menciptakan lonjakan biaya logistik, mengerek nilai bahan pangan, dan membebani ruang fiskal APBN akibat membengkaknya alokasi anggaran untuk kompensasi energi.

Meskipun pemerintah berambisi bahwa akibat penaikan pertamax terhadap inflasi relatif terbatas lantaran bahan bakar itu umumnya tidak digunakan untuk sarana transportasi pikulan barang, realita di lapangan membuktikan berbeda.

Di beragam daerah, bisa dipastikan para pelaku upaya logistik, upaya pengiriman barang, hingga pemasok bahan pangan skala mini nan armada operasionalnya selama ini menggunakan BBM nonsubsidi tentu mau tidak mau kudu menanggung kenaikan biaya operasional. Ketika nilai BBM nan dikonsumsi naik, otomatis biaya operasional sehari-hari ikut terkerek naik.

Studi nan dilakukan Sudarso (2020) menemukan akibat berantai alias pengaruh domino dari penaikan nilai BBM biasanya meliputi kenaikan biaya logistik nan memicu lonjakan nilai bahan pokok (sembako), meningkatnya ongkos transportasi, serta penurunan daya beli masyarakat nan bermuara pada ancaman inflasi.

Dalam upaya apa pun, biaya transportasi memang memengaruhi penentuan nilai jual akhir produk. Ketika biaya transportasi meningkat, para pelaku upaya bakal dihadapkan pada dua pilihan sulit: meningkatkan nilai jual peralatan alias menanggung margin untung nan semakin tipis. Bisa diprediksi, ketika pemisah toleransi terhadap untung tidak lagi bisa ditahan, kebanyakan pelaku upaya akhirnya memilih untuk melakukan penyesuaian harga.

Situasi itulah nan menjadi pemicu utama terjadinya inflasi di masyarakat, dengan nilai beragam kebutuhan secara perlahan mengalami kenaikan di tingkat grosir hingga pasar tradisional. Itu proses nan terjadi, nan membikin pengaruh domino penaikan nilai BBM nonsubsidi tidak hanya ditanggung kelas menengah, tetapi juga bakal berakibat pada masyarakat miskin nan menjadi konsumen.

Memang untuk jangka pendek, akibat penaikan nilai BBM nonsubsidi paling dirasakan kelas menengah alias masyarakat dengan status sedang menuju kelas menengah. Namun, dalam perkembangannya akibat penaikan nilai BBM nonsubsidi itu bakal merembes dan kudu dihadapi masyarakat miskin walaupun mereka tetap mengandalkan mengonsumsi pertalite. Ada dua argumen nan menyebabkan masyarakat miskin tetap menjadi korban akibat kebijakan penaikan nilai BBM nonsubsidi.

Pertama, kecenderungan kelas menengah nan mengalihkan beban alias kerugian nan mereka tanggung kepada masyarakat miskin nan menjadi konsumen produk nan mereka hasilkan. Alih-alih bersedia mengurangi untung nan diperoleh dari upaya nan dikembangkan, kelas menengah biasanya lebih memilih melakukan penyesuaian nilai atas produk nan mereka hasilkan sebagai kompensasi dari kenaikan biaya produksi nan dipicu penaikan nilai BBM nonsubsidi. Bukan tidak mungkin terjadi bayaran pekerja bakal dipotong alias apalagi pekerja nan ada bakal dikurangi jam kerja dan bayaran mereka dengan argumen permintaan produk di pasar sedang turun.

Kedua, berangkaian dengan posisi masyarakat miskin sebagai konsumen produk nan dihasilkan kelas menengah. Meski tidak berakibat langsung atas terjadinya penaikan nilai BBM nonsubsidi, masyarakat miskin tetap bakal menanggung beban kenaikan produk pascapenaikan nilai BBM nonsubsidi.

Berbagai produk nan dikonsumsi masyarakat miskin dalam kehidupan sehari-hari bisa dipastikan bakal naik harga. Sementara itu, masyarakat miskin tidak mempunyai pilihan nan lain. Jadi, penaikan nilai BBM nonsubsidi ujung-ujungnya bakal menempatkan masyarakat miskin sebagai korban lapis kedua nan kudu menanggung dampaknya.

MITIGASI

Penaikan nilai BBM nonsubsidi nan tidak paralel diikuti kenaikan bayaran alias penghasilan masyarakat bagaimanapun pasti bakal berakibat makin menjejas masyarakat untuk masuk pusaran situasi krisis. Bisa dibayangkan apa nan terjadi ketika masyarakat dihadapkan pada inflasi nan membikin keahlian mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari turun.

Dalam situasi biaya hidup secara umum sudah meningkat dan pertumbuhan bayaran sering kali tidak sejalan dengan kenaikan nilai barang, tambahan beban itu bakal memaksa masyarakat melakukan langkah-langkah penghematan. Mereka bakal mengerem pengeluaran untuk hal-hal nan sifatnya sekunder dan tersier, seperti berbelanja ritel, rekreasi, hingga makan di restoran. Bahkan, biaya untuk pos-pos pengeluaran barang-barang kebutuhan primer pun bisa saja kudu dikurangi dengan menyesuaikan situasi di lapangan. Akibatnya, sektor-sektor penopang ekonomi domestik berpotensi mengalami perlambatan permintaan nan bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Untuk memastikan agar masyarakat tidak kolaps terkena imbas pengaruh domino penaikan nilai BBM nonsubsidi, langkah-langkah intervensi dan mitigasi kebijakan sangat dibutuhkan untuk mencegah meluasnya krisis daya beli. Pertama, pemerintah ada baiknya mengkaji ulang beragam paket-paket stimulus alias insentif nan digulirkan agar betul-betul tepat sasaran. Tidak hanya paket support untuk masyarakat miskin, pemerintah seyogianya menimbang perlunya paket support sosial untuk melindungi kelas menengah agar tidak 'turun kelas' menjadi orang miskin baru.

Kedua, ke depan pemerintah kudu memikirkan ulang pendekatan dan kebijakan daya nan dikembangkan. Dengan berkaca pada krisis nan terjadi di Timur Tengah, sudah saatnya kebijakan daya nasional bergeser secara jangka panjang.

Ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar fosil nan harganya sangat rentan terhadap gejolak geopolitik dunia kudu mulai dikurangi. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan ekosistem transportasi publik nan massal, terjangkau, dan terintegrasi, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk beranjak ke daya pengganti nan lebih bersih dan ramah lingkungan.

Penaikan nilai BBM nonsubsidi sesungguhnya adalah semacam sirine bahwa ketahanan daya kita tengah diuji. Respons kebijakan nan cepat, tepat, dan berkeadilan menjadi kunci utama untuk meredam pengaruh domino nan merugikan, sekaligus menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk melakukan transformasi sistem daya nan lebih berdikari dan berkelanjutan.

Tanpa ada upaya untuk mengembangkan diversifikasi energi, jangan kaget jika terjadi situasi nan sama kesempatan untuk bangkit dan keluar dari tekanan krisis bakal betul-betul hilang. Bagaimana pendapat Anda?