Mau Tanam Duit Miliaran Dolar, Seberapa Percaya Korea Terhadap RI?

1 jam yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Korea Selatan mempunyai kesukaan besar untuk menjalin kerja sama ekonomi nan kuat dengan Indonesia. Negara nan sama-sama merdeka pada Agustus 1945 ini apalagi telah mempunyai kepercayaan satu sama lain untuk membentuk lingkungan dunia nan kondusif di bawah poros negara-negara kekuatan menengah namalain middle power.

Sebagai negara nan lahir dua hari lebih dulu dari Indonesia, tepatnya 15 Agustus 1945, Korea Selatan telah mempunyai industri nan lebih maju. Kapasitas ekonominya terus membesar hingga bisa lepas dari jebakan status negara berpendapatan menengah alias middle income trap pada 1995.

Tak heran, negara nan terletak di Semenanjung Korea itu gencar berinvestasi untuk ekspansi, termasuk di Indonesia dengan nilai hingga miliaran dolar Amerika Serikat. Sebab, dalam 60 tahun terakhir, Korea memang telah bisa meningkatkan ukuran ekonominya hingga 400 kali lipat, dari semula kurang US$ 4 miliar menjadi nyaris US$ 2 triliun.

Di bawah naungan kerja sama ekonomi nan komprehensif, seperti The Korea-Indonesia Special Comprehensive Strategic Partnership baru-baru ini, investasi di beragam sektor itu siap dikucurkan.

Daftar Antrean Investasi

Kedutaan Besar Indonesia di Korea Selatan mencatat, baru-baru ini setidaknya sudah ada US$ 10,2 miliar nilai komitmen investasi nan siap digelontorkan Korea Selatan di Indonesia. Hampir menyentuh nilai realisasi investasi selama lima tahun terakhir nan sudah terakumulasi US$ 11,5 miliar di Indonesia.

Bagi Indonesia, Korea Selatan adalah sumber investasi asing terbesar ke-7. Sama dengan ranking mitra jual beli terbesar, nan juga ke-7 bagi Indonesia, dengan nilai perdagangan kedua negara setara US$ 18 miliar pada 2025.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Korea Selatan Cecep Herawan mengatakan, kepercayaan Korea Selatan terhadap Indonesia untuk terus berinvestasi dan berbisnis tak terlepas dari hubungan komplementaris kedua negara. Indonesia mempunyai sumber daya alam nan berlimpah untuk memasok kebutuhan bahan baku industri maju di beragam sektor strategis Korea.

"Dan sejauh hubungan saya dengan kalangan bumi upaya Korea, sampai saat ini cukup positif, tidak ada hal-hal nan sifatnya major nan mengganggu mereka. Bahwa pertanyaan, bahwa permintaan klarifikasi, pasti ada," kata Cecep saat ditemui di sela aktivitas Indonesian Next-Generation Journalist Network nan diselenggarakan Korea Foundation (KF) dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Seoul, dikutip Senin (15/6/2026).

Namun, bagi Cecep, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya untuk bisa berdiri tegak sejajar dengan kemajuan ekonomi Korea. Maka, strategi investasinya kudu diciptakan dengan skema inter cooperation loop, ialah skema nan mendorong penemuan dan nilai tambah dari hasil investasi Korsel bisa tercipta di Indonesia.

"Ini nan mau kita coba, contoh kita coba menciptakan ekosistem industri Korea di Indonesia sehingga menjadi borderless antara Indonesia dan Korea. Maka, kita memerlukan anchor investment," tegasnya.

Maka, dari nilai komitmen investasi miliaran dolar nan tercipta agenda Indonesia-Korea Business Forum April 2026 itu, banyak dilakukan antar perusahaan besar kedua negara. Misalnya, PLN dengan LX International untuk pengembangan proyek pembangkit daya baru dan terbarukan.

Lalu, Pertamina Hulu Energi dan POSCO untuk studi berbareng daya baru dan terbarukan. Begitu juga dengan Pertamina, ExxonMobil, dan SK Innovation mengenai kerja sama lintas pemisah carbon capture and storage (CCS).

Di bagian prasarana alias pengembangan lahan seperti untuk Data Center AI, nota kesepahaman alias MoU juga telah tercipta antara Sinarmas, Daewoo, dan KIND (Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation), serta Danantara dan KIND mengenai proyek waste to energy.

Lainnya, total investasi itu juga termasuk antara kesepakatan nan dilakukan antara Kadin dan KCCI, ICEx alias Fortuna Intgritas Mandiri berbareng Dunamu, Kadin Jakarta dan KCCI Incheon, hingga nan mengenai dengan industri pengembangan baterai dan industri manufaktur lain seperti, Sambu, Dorco, Ecopro, E3 Mbility, serta KCC Glass.

"Target realisasinya ada beberapa nan bisa cepat, ada beberapa nan prosesnya tetap menunggu," tegas Cecep.

Buat Korea Percaya RI

Meski komitmen sudah tercipta, bagi penanammodal Korea Selatan, tetap terdapat sederet catatan nan perlu dilakukan Indonesia untuk menciptakan suasana investasi nan makin kondusif, hingga biaya nan telah disiapkan terkucur sebagaimana mestinya ke beragam proyek. Terutama mengenai dengan proyek-proyek nan memerlukan pendanaan besar.

KIND misalnya, nan telah terlibat aktif dalam pengembangan kota pandai hingga perencanaan prasarana di Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak 2020, tetap mencatat beragam halangan nan membikin mitra investornya belum garang dalam merealisasikan investasinya di Indonesia, meskipun tanah air mempunyai kesempatan pertumbuhan ekonomi nan tinggi tiap tahunnya.

"Tentu saja lantaran Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi utama di area Asia Tenggara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nan tinggi setiap tahunnya," kata Direktur Departemen Kerja Sama Kebijakan KIND, Mu-hyuck Lee.

KIND mencatat, salah satu pekerjaan rumah untuk memperkuat kepercayaan penanammodal di Korea merealisasikan proyek investasinya, pemerintah Indonesia tidak lagi bisa hanya menggantungkan pendanaan publik sebagai motor utama penggerak pembiayaan. Menurutnya, sektor swasta kudu mengambil peran besar, sehingga suasana investasi nan kondusif kudu terus ditingkatkan.

"Kita kudu selalu memikirkan gimana menarik pembiayaan dari sektor swasta. Untuk mewujudkannya, kita perlu menciptakan lingkungan nan sangat kondusif bagi perusahaan asing dan calon investor, dengan meniru alias menjadikan praktik-praktik terbaik bumi sebagai tolok ukur," ucap Lee.

Masalah kedua, mengenai dengan biaya pembangunan proyek nan kerap tidak sebanding dengan potensi profitabilitas. Ini disebabkan buahpikiran alias rancangan proyek belum dikonsepkan secara matang sehingga ketika dilakukan penyusunan masterplan, feasiblity study, hingga due diligance, penanammodal condong susah untuk melanjutkan pengerjaan proyeknya.

"Pada akhirnya, nan tersisa hanyalah segelintir proyek nan betul-betul mempunyai kesempatan untuk berhasil, menguntungkan, dan dapat dilaksanakan berbareng para pemangku kepentingan lainnya," tegasnya.

Ditambah, tetap besarnya sisi akibat negara namalain country risk nan selama ini menjadi sorotan investor, misalnya mengenai masalah kepastian norma dan birokrasi, stabilitas politik dan sosial, perubahan mata uang, hingga hambatan perizinan dan sertifikasi.

"Karena, pada awalnya kami mempunyai begitu banyak kesempatan proyek. Akan tetapi, satu alias dua tahun kemudian, ketika tiba saatnya mengambil keputusan akhir, jumlah proyek tersebut menyusut drastis. Banyak proyek nan pada awalnya tampak menjanjikan, tetapi akhirnya tidak dapat dilanjutkan," ucap Lee.

Pola pandangan serupa juga diungkapkan oleh salah satu pelaku industri otomotif terbesar Korea Selatan, ialah Hyundai. Bagi mereka kejuaraan nan sehat, insentif nan setara dan berkelanjutan, hingga kepastian izin menjadi sangat krusial untuk menjalankan upaya dan ekspansi di Indonesia.

Misalnya, mengenai dengan insentif pengembangan baterai listrik untuk EV, nan tidak bisa disamakan pemberian insentif hingga ketentuan perpajakannya antara perusahaan nan mengembangkan baterai lithium iron posphate alias LFP dengan nan berbasis nikel alias NMC, lantaran nota benenya sejalan dengan program hilirisasi nikel pemerintah serta pengaruh daur ulangnya.

"Saya sudah menyampaikan sebelumnya bahwa memang baterai LFP (Lithium Iron Phosphate) jauh lebih murah. Harganya nyaris 30% lebih rendah dibandingkan kendaraan listrik berbasis baterai nikel. Tapi, kondisi ini tidak sejalan dengan strategi pemerintah mengenai program hilirisasi industri," kata Kepala Departemen Corporate Affairs Hyundai Motor Asia-Pacific Hong Wonsun.

"Jika tren ini terus berlanjut, maka tidak bakal ada pihak nan tertarik memproduksi kendaraan listrik berbasis nikel di Indonesia lantaran tidak mempunyai daya saing dari sisi harga. Oleh lantaran itu, kami terus mendorong pemerintah agar membedakan skema insentif nan diberikan," paparnya.

Sejumlah catatan ini pun nan juga telah ditangkap oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Mereka menganggap, setidaknya ada empat tantangan bagi penanammodal alias pelaku upaya Korea Selatan untuk beraksi di Indonesia, meski tidak kudu menjadi penyebab melambatnya kerja sama kedua negara.

Adapun empat tantangan itu di antaranya, lingkungan upaya nan memerlukan kepastian regulasi, dalam artian perubahan izin nan lebih dapat diprediksi serta pemberian insentif nan lebih menarik dan konsisten. Lalu, keamanan ekonomi nan mengenai dengan perlunya memastikan kapabilitas dalam menghindari gangguan pada rantai pasok dunia dan tekanan proteksionisme.

Selanjutnya, adalah nan mengenai dengan dimensi kemanusiaan, ialah perlunya menciptakan lingkungan kerja nan lebih aman, serta memperdalam rasa saling pengertian. Terakhir, adalah memastikan persaingan strategis mengenai dengan rivalitas antara negara besar serta tatanan area nan semakin tidak menentu, dapat dicegah.

"Bagi perusahaan-perusahaan Korea nan beraksi di Indonesia izin dan insentif investasi nan berubah dengan sigap juga merupakan tantangan penting," kata Deputy Director of Southeast Asia Division 1 Kementerian Luar Negeri Korsel Ryu Mina.

Kendati begitu, Korsel meyakini, Indonesia dapat terus mengurangi beragam halangan dan tantangan berupaya itu, terutama lantaran besarnya beragam kerjasama strategis hingga ekonomi nan dapat terus dijalin kedua negara, mulai dari kerjasama politik dan keamanan, ekonomi, hingga sumber pertumbuhan baru.

Terkait dengan kerjasama politik dan keamanan mencakup perbincangan strategis, maritim, kerja sama industri pertahanan, manajemen bencana, pencegahan kebakaran hutan, hingga kontraterorisme.

Dalam aspek kerja sama ekonomi, mulai dari perlindungan kekayaan intelektual, kerja sama investasi, kendaraan listrik, mineral kritis, pembuatan kapal dan pabrik lepas pantai, jasa, UKM, hingga pengembangan talenta industri.

Sedangkan nan mengenai dengan sumber pertumbuhan nan dapat dikerjasamakan kedua negara, ialah tercakup teknologi digital seperti AI, transisi daya alias ekonomi hijau, hingga industri budaya & kreatif.

(arj/arj)

Add