Massa Mahasiswa UGM Kritik Dialog Digelar Saat Kebijakan Sudah Jadi

Sleman, CNN Indonesia --

Massa mahasiswa Universitas Gadjah Mada nan menggeruduk obrolan kopdar tiga pejabat negara di Joglo GIK UGM, Sleman, DIY, Senin (15/6) lampau menegaskan bahwa mereka tak anti-dialog. Mereka justru mengkritik perbincangan nan baru dilakukan setelah kebijakan dibuat.

Hal itu disampaikan melalui pernyataan sikap berbareng nan dibacakan di selasar Balairung, UGM, Sleman, Rabu (17/6) sore. Isinya, termasuk penjelasan tindakan mereka menggeruduk forum Kopdar Bareng Mas Dar di GIK.

Sebagai informasi, aktivitas obrolan kopdar tersebut diisi Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid; Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono; Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang dijadwalkan hadir--setidaknya dari info poster kegiatan--tak ada malam itu.

Forum para pejabat negara di lingkungan UGM malam itu bertemakan 'Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia'.

"Perlu ditekankan bahwa mahasiswa UGM tak pernah anti terhadap perbincangan maupun diskusi. Namun, kami minta dengan sangat kepada teman-teman untuk menjelaskan kepada kami, gimana mungkin kami dapat berbincang secara substantif, solutif, dan setara dengan orang-orang pemerintahan nan jelas tak dapat dipercaya dan tak berpihak pada rakyat," demikian pernyataan sikap mahasiswa UGM nan dibacakan  di selasar Balairung, UGM, Sleman, DIY, Rabu petang lalu.

Massa mahasiswa lintas fakultas-lintas organisasi itu mempertanyakan ruang perbincangan baru dibuka pemerintah alias kreator undang-undang ketika kebijakan telah ditetapkan, bukan saat dibuat sesuai norma partisipasi berarti nan diatur peraturan perundangan-undangan.

Hal itu disampaikan perwakilan mahasiswa dalam sesi tanya jawab usai pembacaan pernyataan sikap.

"Setelah kejadian itu berlangsung, pasti dari tiga pejabat itu bakal mengeluarkan statement. Tapi kan intinya adalah dari kami punya pendirian bahwa forum nan diadakan kemarin itu bukanlah forum nan genuine. Karena bisa dilihat dari representasinya," ujar ahli bicara mahasiswa, Gladwin nan berdiri berbareng rekan-rekannya di selasar Balairung UGM itu.

"Dan gimana akhirnya mereka membuka perbincangan setelah kebijakan itu ditetapkan. Dan gimana pada akhirnya pun ruang obrolan itu tidak bakal pernah substantif dengan aktivitas dalam corak seperti semi seminar alias forum tanya jawab," sambungnya.

Melalui pernyataan sikap itu, ditegaskan bahwa tindakan para mahasiswa di GIK kemarin adalah corak ekspresi ketidakpercayaan terhadap pemerintah nan dianggap berulang kali menindas rakyat.

Para mahasiswa mengaku muak dan menolak tinggal tak bersuara kala mengetahui bakal diselenggarakannya aktivitas kopdar tersebut, termasuk daftar pejabat datang dan media-media pendukungnya.

"Setelah satu persatu dari kami masuk ke GIK, kecurigaan kami bahwa forum ini bukanlah forum obrolan nan genuine semakin terafirmasi," terang mereka.

Menurut para mahasiswa, aktivitas nan dilabeli sebagai wadah obrolan rupanya hanya arena pamer pencapaian pemerintah, dengan porsi bicara timpang guna menghasilkan korespondensi nan substantif.

"Maka, di tengah segala teriakan, bentrokan, dan peralatan nan terlempar ke tengah panggung dari beragam arah dan pihak, nan semestinya disoroti hanyalah satu: rasa muak serta ketidakpercayaan kami terhadap pemerintah nan terlebih dulu menindas rakyatnya dengan kekerasan," ungkap mereka.

"Setelah kekerasan nan dilakukan pemerintah sudah terlihat sebegitu telanjangnya lewat korupsi, penggusuran, penangkapan, hingga pembunuhan, tidak bolehkah kami sedikit menunjukkan kekecewaan, ketidakpercayaan, serta kemarahan kami? Kekerasan nan terus berulang dan kian membikin kami muak adalah bukti bahwa logika "oknum" tak lagi dapat dibenarkan," sambung massa mahasiswa itu.

Mereka bilang kemarahan nan meledak dalam forum tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi kekecewaan terhadap beragam kebijakan pemerintah nan dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Dalam pernyataannya, mahasiswa menyebut rentetan kekerasan nan terjadi merupakan hasil dari kebobrokan struktural nan terus dipelihara rezim.

Mereka mencontohkan sejumlah kebijakan seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) nan dinilai mengorbankan anggaran pendidikan, proyek food estate nan disebut menjadi dalih perampasan ruang hidup masyarakat budaya di Papua, hingga revisi UU TNI dan RUU Polri nan dianggap memperluas okupasi negara terhadap ruang sipil.

Persoalan ekonomi belakangan turut memicu kemarahan massa aksi.

Mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, membengkaknya defisit APBN, serta menyempitnya ruang fiskal nan berakibat pada sektor pendidikan, kesehatan, dan juga perlindungan sosial.

Kemudian mahasiswa menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) nan menurut mereka semakin memperburuk kondisi masyarakat. Puluhan ribu pekerja kehilangan pekerjaan sepanjang tahun 2025, sementara beragam sektor industri berada dalam tekanan.

Kritik juga diarahkan kepada besarnya alokasi anggaran pemerintah ke sektor pertahanan dan keamanan. Anggaran ratusan triliun Rupiah nan diterima Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, dan BNN menunjukkan kecenderungan pemerintah untuk memperluas hegemoni melalui alat-alat keamanan negara. Mereka turut menyinggung rencana pembentukan batalyon Komcad di setiap kabupaten/kota nan dinilai sebagai bagian dari proses militerisasi ruang publik.

Dalam pernyataan tersebut, mahasiswa menggarisbawahi beragam persoalan kerakyatan dan kewenangan asasi manusia. Mereka mempertanyakan penegakan HAM, supremasi hukum, dan akuntabilitas pemerintah dengan menyinggung sejumlah kasus kekerasan aparat, dugaan extrajudicial killing, pembatasan ruang sipil, hingga kriminalisasi terhadap pada para aktivis.

Rektor UGM Ova Emilia

Selain ditujukan kepada pemerintah, pernyataan sikap itu juga berisi dorongan kepada Rektor UGM Ova Emilia.

Mahasiswa meminta Ova sebagai representasi UGM menunjukkan sikap dan keberpihakan terhadap fakta-fakta nan mereka paparkan. Mereka minta Ova menunjukkan sikap tegas terhadap kebijakan diduga salah arah dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tegaskan bahwa UGM tidak lagi percaya pada pemerintahan Prabowo-Gibran nan telah berulang kali secara jelas menunjukkan ketidakberpihakannya pada rakyat dan tegaskan bahwa UGM sebagai lembaga secara penuh mendukung segala corak perjuangan rakyat nan sekarang sedang berupaya mengambil kembali hak-haknya nan telah dirampas," kata mahasiswa.

Hingga buletin ini ditulis, CNNINdonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi Ova maupun dari Rektorat UGM perihal tuntutan mahasiswa tersebut.

(kum/kid)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]