Masa Transisi, Integrasi Data Lintas Kementerian Bakal Jadi Kunci Keberhasilan DSI

Masa Transisi, Integrasi Data Lintas Kementerian Bakal Jadi Kunci Keberhasilan DSI (Foto: Freepik)

JAKARTA - Implementasi pelaporan ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sejak 1 Juni 2026 menjadi langkah awal pembentukan fondasi tata kelola perdagangan nasional nan lebih transparan. 

Melalui integrasi info tiga komoditas awal ialah batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy ke dalam CEISA 4.0, pemerintah berupaya menyatukan info ekspor nan selama ini tersebar di beragam kementerian dan lembaga.

Direktur Insight Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian mengatakan, dua bulan pertama penyelenggaraan DSI sebaiknya dipandang sebagai periode pembelajaran institusi. Tolak ukur keberhasilan masa transisi ini bukan pada ketiadaan hambatan teknis sama sekali, melainkan pada kecepatan pemerintah dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan halangan operasional agar aktivitas ekspor riil tetap melangkah lancar.

“Saya memandang dua bulan pertama ini memang kudu diperlakukan sebagai masa transisi. Ukuran keberhasilannya bukan apakah tidak ada masalah sama sekali, tetapi apakah setiap masalah penerapan dapat ditemukan, diselesaikan dengan cepat, dan tidak mengganggu aktivitas ekspor,” katanya di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Pada masa transisi tersebut, Fakhrul menekankan pentingnya perlindungan terhadap perjanjian ekspor nan sedang melangkah (existing contracts) demi menjaga kredibilitas kebijakan Indonesia di mata mitra internasional. 

Perubahan sistem manajemen hendaknya tidak mengubah nilai keekonomian transaksi nan telah disepakati, sehingga pemerintah perlu menyediakan sistem transisi (grandfathering) nan pasti agar akibat bagi pembeli di luar negeri tidak meningkat.

“Existing contracts perlu mendapatkan kepastian selama masa transisi. Dalam perdagangan internasional, reliability sangat penting. Buyer luar negeri tidak hanya membeli komoditas Indonesia, mereka juga membeli kepastian bahwa peralatan datang tepat waktu dan perjanjian dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan,” jelasnya.

Fahrul menjelaskan, tantangan terbesar sesungguhnya  berada pada proses integrasi info lintas lembaga seperti Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM. Terutama  terletak pada penyatuan arti serta referensi info nan diterima seluruh lembaga. 

Fakhrul mendorong penerapan prinsip pengajuan dan referensi tunggal (single submission and single reference) agar pelaku upaya tidak dibebani oleh pelaporan dobel nan hanya memindahkan birokrasi dari meja ke layar komputer.

Sebelum kegunaan DSI diperluas ke komoditas lain, dia menyarankan pemerintah untuk memegang teguh prinsip stabilkan terlebih dahulu, sederhanakan kemudian, lampau perluas alias stabilize first, simplify second, expand third. Indikator keberhasilan nan paling esensial adalah penurunan biaya kepatuhan bagi bumi usaha, sehingga DSI dapat berkembang menjadi prasarana info perdagangan nasional (national trade-data infrastructure) nan efisien sekaligus menjadi sumber info tunggal bagi kebijakan ekonomi nasional.

Menurutnya, dalam jangka panjang DSI berpotensi menjadi jauh lebih krusial daripada sekadar instrumen monitoring  ekspor. Apabila dibangun dengan benar, DSI dapat berkembang menjadi national trade-data infrastructure nan memberikan pemerintah gambaran lebih sigap dan lebih jeli mengenai volume perdagangan, harga, komoditas, pembayaran ekspor, serta pergerakan devisa.

“Nilai ekonominya jauh lebih besar andaikan DSI akhirnya menjadi single source of truth mengenai perdagangan Indonesia,” katanya.