Marak OTT Kepala Daerah, Golkar Singgung Ongkos Politik Mahal

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan partai politik mempunyai tanggungjawab melakukan pendidikan politik sekaligus rekrutmen kader nan berintegritas.

Pernyataan itu disampaikan Sarmuji sebagai respons atas maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepala wilayah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, kejadian tersebut juga dipengaruhi oleh lemahnya pendidikan politik di setiap partai kepada kadernya.

"Pertama, kita tentu tanggungjawab partai melakukan pendidikan politik, dan dalam konteks ini melakukan rekrutmen politik, dan lantaran tanggung jawab itu, orang nan direkrut adalah orang nan berintegritas, mempunyai kapabilitas dan keahlian profesional," jelas Sarmuji dalam aktivitas Training of Trainers TOT Akademi Partai Golkar Tahun 2026 di Aula Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Senin (3/8).

Sarmuji menegaskan partai politik tidak hanya bekerja mencetak kader untuk menduduki kedudukan publik, melainkan juga bertanggung jawab membina dan mengawasi mereka.

Menurutnya, proses pembinaan kudu dimulai sejak awal dan terus dilakukan ketika kader telah mengemban amanah sebagai pejabat publik.

"Pada saat menjadi pejabat publik, tanggungjawab partai juga untuk memagari setiap personil nan menjadi pejabat publik agar tetap dalam rel nan sebenarnya," kata dia.