Marak Kepala Daerah Kena OTT KPK, Mendagri Usul Ada Insentif dari PAD

Mendagri Tito Karnavian menanggapi maraknya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Tito mengatakan pihaknya telah berulang kali melakukan pembinaan terhadap kepala daerah.

"Iya, pembinaan udah sering kita lakukan, tapi kan kembali kepada, kepada pribadi masing-masing, ya," kata Tito usai rapat berbareng Komisi II DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Tito mengatakan ada usulan agar kepala wilayah diberikan support biaya operasional nan lebih besar. Namun, menurutnya timbul pertanyaan lain mengenai jaminan.

"Tadi memang ada juga usulan agar memberikan support biaya operasional untuk kepala daerah. Itu good idea pendapat saya, ya. Tapi ya, agar nggak ke mana-mana, kan? Tapi apakah bisa menjamin? Pertanyaannya gitu," ujarnya.

Lebih lanjut, Tito mengaku pernah mempunyai pendapat agar kepala wilayah mendapat insentif berasas peningkatan pendapatan original wilayah (PAD). Menurutnya, insentif tersebut dapat mendorong kepala wilayah lebih aktif dan kreatif.

"Saya pernah juga punya buahpikiran sebetulnya, kepala wilayah bisa mendapatkan persentase dari PAD. Kenapa? Kalau, jika dia PAD-nya makin tinggi, maka dia kepala daerahnya makin aktif, imajinatif untuk mencari anggaran sendiri tanpa memberatkan rakyat, ya, nggak ada salahnya jika seandainya mereka diberikan insentif, hasil kerjanya mereka, gitu. Karena itu, itu akan, PAD-nya bakal bertambah, kan," tuturnya.

"Tapi jika nggak ada insentifnya, ya mungkin mereka kreativitasnya jadi, jadi nggak semangat gitu lho, kurang semangat untuk mendapatkan PAD," imbuh dia.

Diketahui, sejumlah kepala wilayah terjaring OTT KPK sejak dilantik Februari 2025. Terbaru, Bupati Muara Enim Edison ditangkap KPK.

(amw/rfs)