Marak Judi Selama Piala Dunia, DPR Minta Pemerintah Bentuk Tim Gabungan Khusus

ilustrasi judi(MI)

ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, menyoroti tajam meningkatnya praktik judi online (judol) berbasis taruhan bola selama gelaran Piala Dunia 2026. Ia menegaskan kejadian tersebut kudu menjadi perhatian serius pemerintah dan abdi negara penegak norma lantaran berakibat sistemik pada sosial dan ekonomi masyarakat.

Soleh mendesak agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berbareng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera membentuk tim campuran khusus. Langkah ini diperlukan untuk mempercepat pemblokiran situs-situs judi online bola nan diprediksi kian garang sepanjang turnamen berlangsung.

"Fenomena maraknya gambling online bola selama Piala Dunia kudu menjadi perhatian serius pemerintah dan penegak hukum. Praktik terlarang tersebut kudu diberantas sampai ke akar-akarnya," ujar Soleh, Selasa (23/6).

Soleh tidak menampik bahwa pemberantasan gambling online mempunyai tantangan teknis nan sangat bergerak di lapangan. Kecepatan para operator dalam menduplikasi situs baru menuntut konsistensi pengawasan nan ketat dari pihak berwenang.

"Komdigi berbareng Polri kudu membentuk tim campuran untuk menutup situs gambling online bola. Komdigi dan Polri kudu bekerja keras lantaran memberantas gambling online bukan perkara mudah. Ketika satu situs ditutup, biasanya bakal muncul lagi situs baru dengan beragam modus dan alamat berbeda," jelasnya.

Oleh lantaran itu, dia meminta abdi negara penegak norma tidak mengendurkan pengawasan justru di saat euforia kejuaraan sepak bola terbesar di bumi tersebut sedang menyedot perhatian jutaan masyarakat.

"Komdigi dan Polri tidak boleh kendor dalam memberantas gambling online bola. Penutupan situs kudu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan agar ruang mobilitas para pelaku semakin sempit," kata Soleh.

Selain pemblokiran di tingkat domain siber, Soleh menekankan pentingnya intervensi dari sisi hilir finansial. Sinergi nan kuat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dinilai menjadi kunci utama untuk mematikan rantai upaya terlarangan ini.

"Kerja sama dengan PPATK sangat krusial untuk memantau transaksi gambling online bola selama Piala Dunia. Pendekatan penegakan norma tidak cukup hanya menutup situs, tetapi juga kudu menelusuri dan memutus aliran biaya nan digunakan dalam praktik pertaruhan tersebut," tegasnya.

Langkah ini selaras dengan info nan sempat diungkapkan oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, nan mencatat bahwa aktivitas deposit gambling online secara tren selalu mengalami lonjakan signifikan pada akhir pekan dan saat berlangsungnya kejuaraan sepak bola berskala besar.

"Pemerintah kudu menjadikan temuan PPATK sebagai dasar untuk memperkuat pengawasan. Jangan sampai euforia Piala Dunia justru dimanfaatkan oleh jaringan gambling online untuk memperluas praktik terlarangan nan merugikan masyarakat," pungkasnya. (Faj/P-3)