Manifesto Empati: Menjembatani Luka di Tengah Masyarakat yang Terbelah

Ada satu pemandangan nan terasa lazim namun sekaligus ganjil dalam panggung sosial kita hari ini: hiruk-pikuk komunikasi nan begitu intens, namun di saat nan sama, menghasilkan kesunyian perbincangan nan begitu pekak.

Di kembali layar-layar gawai nan menyala 24 jam, di dalam kolom komentar media sosial, hingga ke meja-meja obrolan formal, jutaan manusia saling melempar argumen, memproduksi narasi, dan menegaskan posisi.

Namun, alih-alih melahirkan pemahaman, riuh rendah ini justru mempertegas garis batas. Kita sedang menyaksikan sebuah lanskap sosial nan paradoksal: sebuah masyarakat nan terkoneksi secara digital, namun terfragmentasi secara eksistensial.

Barangkali manusia modern memang bangga dengan keahlian mereka meruntuhkan sekat geografis demi membangun "kampung global". Namun di saat nan sama, kita sering melupakan nilai mahal nan kudu dibayar demi ambisi keterhubungan absolut ini: hilangnya kapabilitas untuk merasakan penderitaan mereka nan berbeda dari kita.

Saya pernah memikirkan perihal sederhana nan mungkin terdengar remeh: Mengapa manusia dianugerahi keahlian berkata jika akhirnya kata-kata hanya digunakan sebagai senjata untuk saling melukai? Mengapa ruang publik nan dirancang sebagai mimbar pendapat bersama, justru berubah menjadi ring penalti tempat penghakiman massal dilakukan setiap hari? Mengapa sistem kerakyatan dan keterbukaan info dunia kudu mengorbankan kohesi sosial hanya demi akumulasi klik, viralitas, dan sentimen kelompok?

Pertanyaan itu tentu punya jawaban pragmatis: algoritma media sosial nan merawat polarisasi, kontestasi politik nan tak kunjung usai, hingga perang narasi demi memperebutkan pengaruh. Namun nan sebenarnya menarik bukan semata jawaban sosiologisnya, melainkan juga kebiasaan masyarakat menerima keterbelahan ini sebagai takdir sejarah nan final dan tak bisa diubah. Seolah-olah, setelah kebencian dianggap menguntungkan secara elektoral alias ekonomis, manusia berakhir membayangkan pengganti lain nan lebih damai.

Padahal, tatanan sosial bukanlah komoditas nan bisa ditarik ulur tanpa batas. Kita sering lupa bahwa di kembali tameng ideologi dan identitas golongan nan diagung-agungkan, ada luka kemanusiaan nan sedang menganga, dibiarkan membusuk tanpa pernah disentuh oleh obat penawar nan berjulukan empati.

Logika Sentimen dan Amputasi Kemanusiaan

Kegelisahan serupa muncul ketika kita memandang gimana tumbukan mendatar hari ini memperlakukan liyan (the other). Saya sering bertanya: Jika prinsip peradaban dan modernitas adalah memperhalus budi manusia, kenapa dalam praktiknya kita justru menjadi semakin kasar dan destruktif terhadap mereka nan tidak sejalan?

Mengapa keadilan sosial sering kali baru dipertanyakan ketika golongan kita sendiri nan menjadi korban? Mengapa manusia nan mempunyai kedalaman jiwa kudu mereduksi dirinya menjadi sekadar nomor dalam kalkulasi suara, alias pion dalam catur sentimen kelompok?

Di banyak ruang publik, kebenaran sebuah argumen tidak lagi diukur dari validitas info alias ketajaman logika, melainkan dari siapa nan mengucapkannya dan golongan mana nan diuntungkannya. Kita seperti hidup dalam budaya nan terlalu memuja loyalitas buta dibanding substansi kebenaran objektif.

Filsuf Prancis, Michel Foucault, dalam analisisnya mengenai kuasa dan pengetahuan, pernah memperlihatkan gimana lembaga modern memproduksi kebenaran demi mempertahankan dominasi. Dalam konteks masyarakat nan terbelah, kita memandang corak paling sadis dari logika ini: kebenaran telah diprivatisasi oleh kelompok-kelompok kepentingan.

Bahasa tidak lagi berfaedah untuk menyatukan nan terserak, melainkan perangkat mendisiplinkan berpikir guna menyingkirkan siapa saja nan berada di luar garis pemisah kelompok. Tubuh sosial kita dipaksa alim pada dikotomi hitam-putih, tanpa peduli bahwa dalam realitas kehidupan, ada banyak ruang abu-abu nan memerlukan kebijaksanaan, bukan penghakiman.

Tanpa sadar, manusia di era polarisasi hidup seperti lilin nan membakar dirinya sendiri demi merayakan kemenangan semu kelompoknya. Mereka terjaga dalam kemarahan nan dipelihara, mengonsumsi info bias sepanjang hari, lampau mengulangnya terus-menerus. Kadang saya bertanya dalam hati: Apakah kita memegang prinsip untuk menegakkan keadilan, alias justru sedang perlahan-lahan mengorbankan kemanusiaan demi memuaskan ego sektarian?

Ruang Gema, Validasi Palsu, dan Ilusi Pemahaman

Pertanyaan itu kemudian bergerak ke ruang keseharian nan lebih personal: gimana manusia modern merawat keyakinannya di tengah angin besar informasi?

Mengapa kurasi algoritma dan echo chamber (ruang gema) sekarang bergeser makna dari sekadar fitur teknologi menjadi bahan bakar psikologis wajib untuk merasa benar? Mengapa kedamaian jiwa manusia kudu dipasok lewat pengesahan tiruan dari mereka nan hanya menyuarakan apa nan mau kita dengar?

Saya pernah mengawasi sebuah perdebatan di ruang digital nan dipicu oleh rumor sensitif. Kedua belah pihak membanjiri lini masa dengan data, meme, dan caci maki. Di tengah realitas itu, saya merasakan ada sesuatu nan ganjil: kedua golongan merasa sedang berjuang menegakkan moralitas, namun metode nan mereka gunakan justru meruntuhkan moralitas itu sendiri melalui pembunuhan karakter dan penyebaran kebencian. Manusia rela menanggalkan martabat dirinya hanya untuk merubuhkan martabat orang lain nan apalagi tidak mereka kenal secara personal.

Mengapa sistem sosial kita begitu abai terhadap aspek paling rentan dari komunikasi, ialah keahlian untuk mendengar dengan hati?

Sosiolog Byung-Chul Han dalam diagnosisnya tentang masyarakat kontemporer menyebut bahwa kita kehilangan keahlian untuk "mendengarkan nan lain". Masyarakat hari ini adalah masyarakat narsistik nan terjebak dalam The Expulsion of the Other (Pengusiran terhadap nan Liyan). Di era masyarakat nan terbelah, kejadian ini mewujud pada pengorbanan kebenaran universal demi stabilitas psikologis kelompok. Kita hidup di era ketika kemenangan debat kusir sering kali dinilai lebih suci daripada rajutan persaudaraan, dan ego golongan dianggap lebih berbobot daripada keutuhan bangsa.

Hukum nan Oportunis dan Paradoks Perdamaian

Kegelisahan nan paling mendasar mungkin muncul ketika memandang gimana norma dan izin memandang kejadian keterbelahan ini.

Mengapa instrumen norma kita sering kali tumpul dan tebang pilih dalam meredam bentrok verbal serta ujaran kebencian? Mengapa upaya rekonsiliasi nan dilakukan sering kali hanya berhujung sebagai seremonial politik, kosmetik di permukaan, tanpa pernah menyentuh akar prasangka nan tertanam di akar rumput?

Tentu norma kudu ditegakkan dan ketertiban kudu dijaga. Namun saya sering bertanya: Apakah izin tentang ruang publik digital betul-betul dirancang untuk melindungi kewenangan asasi penduduk negara dalam berserikat secara sehat, alias justru sekadar tameng kekuasaan untuk membungkam kritik sekaligus membiarkan polarisasi horisontal tetap menyala sebagai strategi pecah belah?

Pemikir sosial sering mengkritik gimana norma di era politik pasca-kebenaran (post-truth) condong beradaptasi dengan kemauan pasar politik, bukan pada keadilan substantif. Dalam sistem seperti ini, kegunaan integrasi sosial dari norma perlahan melemah lantaran nan dihargai adalah efektivitas menggalang kepatuhan massal.

Ironisnya, setelah habis-habisan memihak kepentingan elite dan kelompoknya di ruang publik, banyak penduduk di akar rumput justru tetap terpuruk dalam kemiskinan dan ketimpangan ekonomi nan sama. Kita membangun prasarana digital nan canggih, namun di saat nan sama, kita kehilangan modal sosial terkaya kita: gotong royong dan rasa saling percaya.

Kita mengorbankan kohesi sosial demi memenangkan argumen politik sesaat, lampau bingung kenapa masyarakat kita begitu rentan dan mudah tersulut bentrok saat krisis ekonomi melanda.

Menegakkan Manifesto Empati

Pada akhirnya, saya tidak menulis semua pertanyaan ini lantaran menganggap bahwa semua perbedaan pandangan kudu dilebur menjadi keseragaman nan monoton. Perbedaan adalah keniscayaan biologis dan sosiologis. Kontestasi pemikiran adalah tanda bahwa sebuah masyarakat sedang bertumbuh. Namun, mengusulkan sebuah Manifesto Empati adalah langkah agar kita tidak kehilangan jangkar kemanusiaan di tengah angin besar fragmentasi.

Kita perlu mulai berani bertanya pada diri sendiri sebelum menyerang orang lain: Sudahkah kita mencoba memahami latar belakang luka, ketakutan, dan kekhawatiran nan membikin orang lain mengambil posisi nan berbeda dari kita? Sudahkah kita memberi ruang bagi perbincangan nan setara? Atau, jangan-jangan kita sendiri nan terlalu menikmati rasa superioritas moral ini, tanpa peduli bahwa ada kebersamaan nan sedang kita pertaruhkan di kembali layar gawai kita?

Anak mini mungkin bakal heran memandang orang-orang dewasa saling berbeda hanya lantaran perbedaan pilihan alias warna bendera. Namun semakin dewasa, manusia justru memaklumi permusuhan ini sebagai "realitas politik" alias "tuntutan perjuangan". Kita cemas dianggap naif jika menuntut sebuah ruang publik nan dipenuhi oleh welas asih dan kerendahan hati untuk saling mendengarkan.

Sebab ketika manusia berakhir peduli pada rasa sakit orang lain nan berbeda golongan darinya, dan ketika masyarakat menganggap wajar dehumanisasi terhadap musuh bicara, kita perlahan-lahan sedang mereduksi diri kita menjadi sekadar algoritma nan kaku—mesin nan hanya tahu langkah memukul, tanpa tahu langkah merangkul.

Di tengah bumi nan terus membelah diri dan memaksa kita untuk memilih kubu secara ekstrem, keberanian untuk berdiri di tengah, membangun jembatan, dan mendengarkan luka sesama dengan empati adalah corak keberanian dan manifesto kemanusiaan nan paling jujur.