Mahkamah Agung AS Menangkan Trump, Jalan Terbuka untuk Deportasi Massal

Ilustrasi(Unsplash)

MAYORITAS konservatif di Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan dua kemenangan besar bagi kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump. Putusan ini membuka jalan bagi pemerintah untuk mendeportasi lebih dari 1 juta orang dari AS sekaligus memperketat jalur masuk bagi pendatang baru.

Dua keputusan nan ditulis oleh Hakim Konservatif Samuel Alito ini berakibat besar pada permohonan suaka di perbatasan serta program Status Perlindungan Sementara (TPS). TPS merupakan corak support kemanusiaan nan selama ini mengizinkan penduduk asing tinggal dan bekerja secara legal di AS saat negara asal mereka dilanda konflik.

Dalam putusan pertama mengenai TPS, mahkamah dengan bunyi 6-3 menyatakan bahwa pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk meninjau kembali keputusan pemerintah dalam mencabut status tersebut. Dampaknya, sekitar 350.000 penduduk Haiti dan 6.000 penduduk Suriah bakal terdampak langsung, serta menutup celah norma bagi 11 negara lain nan juga menjadi sasaran pencabutan TPS oleh Trump.

Keputusan ini memicu perdebatan sengit antarhakim di ruang sidang. Hakim Liberal Elena Kagan mengecam kebanyakan pengadil lantaran dianggap mengabaikan preseden pernyataan rasis Trump terhadap penduduk Haiti saat kampanye.

"Sangat menjijikkan dan bernuansa rasial sehingga kebanyakan pengadil menolak untuk mencetaknya," kritik Kagan dalam pendapat disidennya, sembari mengutip ulang kata-kata Trump nan menuduh imigran menyantap hewan piaraan warga.

Sementara itu, putusan kedua melegalkan kembali kebijakan suaka kontroversial nan dikenal dengan istilah "metering". Kebijakan ini memungkinkan petugas perbatasan untuk memulangkan pencari suaka apalagi sebelum mereka menginjakkan kaki di wilayah AS. Aturan ini sempat dicabut pada masa Presiden Joe Biden, namun pemerintahan Trump nan baru mau memilikinya kembali sebagai opsi pengetatan perbatasan.

Hakim Liberal Sonia Sotomayor mengambil langkah simbolis dengan membacakan penolakannya langsung di mimbar persidangan.

"Lebih banyak orang bakal mati," tulis Sotomayor. "Lebih banyak orang bakal mencoba melintasi perbatasan secara ilegal, dan beberapa bakal sukses sementara nan lain tidak."

Ketegangan memuncak saat Hakim Alito langsung membalas argumen tersebut di ruang sidang, sebuah kejadian nan sangat jarang terjadi dalam tradisi pengadilan tinggi AS, dan menyebut kebijakan perbatasan tersebut justru "tertib dan manusiawi."

Di sisi lain, golongan kewenangan asasi imigran dan pelaku upaya mengkhawatirkan akibat ekonomi dari putusan ini. Analisis organisasi FWD.us menyebut penduduk Haiti di AS berkontribusi sekitar US$5,9 miliar bagi perekonomian negara dan bayar pajak sebesar US$1,6 miliar. Kehilangan tenaga kerja ini diprediksi bakal memukul sektor perhotelan serta panti jompo nan sangat berjuntai pada pekerja imigran legal. (CNN/Z-2)