Jakarta, CNN Indonesia --
Mabes TNI menyatakan lembaga pertahanan itu siap dilibatkan dalam pengamanan aksi 27 Agustus di depan gedung wakil rakyat, Jakarta, Kamis (27/8).
Walaupun demikian, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan tugas pengamanan situasi selama demonstrasi sejatinya berada di ranah kepolisian. Pihaknya, tegas Nas, hanya membantu atas permintaan.
"Pengamanan nan pasti tugas Polri ya, TNI membantu perkuatan atas permintaan," kata Nas, Rabu (26/8) dikutip dari Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ditanya berapa jumlah personel nan siap digerakkan untuk pengamanan massa aksi, dia tidak menjelaskan secara rinci.
Sementara itu, Polri mengimbau masyarakat nan bakal menyampaikan aspirasi agar menggunakan kewenangan beranggapan di muka umum secara tertib, damai, dan bertanggung jawab.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Rabu, mengatakan Polri menghormati kewenangan setiap penduduk negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
"Kami menghormati kewenangan setiap penduduk negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kami berambisi seluruh rangkaian aktivitas dapat berjalan secara damai, tertib, dan kondusif," kata Isir.
Ia mengatakan penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan kerakyatan dan kewenangan setiap penduduk negara nan dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
Karena itu, Isir mengimbau masyarakat menyampaikan aspirasi secara terhormat dengan tetap memperhatikan kewenangan masyarakat lain di ruang publik agar situasi tetap tenteram dan tertib.
"Sampaikan aspirasi dengan langkah nan baik serta tetap menghormati kewenangan dan kebebasan orang lain dalam beraktivitas secara kondusif dan nyaman, bersama-sama saling memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)," ujarnya.
Isir mengatakan Polri siap memberikan pelayanan kepada masyarakat agar seluruh rangkaian aktivitas penyampaian pendapat dapat berjalan tertib dan kondusif.
Masyarakat dari Pati dan campuran dari wilayah serta komponen lain dijadwalkan menggelar tindakan unjuk rasa di depan kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Kamis siang ini.
Mereka dalam aksinya menuntut pemerintah bersikap tegas dalam pemberantasan korupsi dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Sikap DPR
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa DPR siap menerima aspirasi masyarakat dalam rencana tindakan 27 Agustus massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dkk nan digelar hari ini, Kamis (27/8), di depan gedung wakil rakyat, Jakarta.
"Jadi partisipasi dari masyarakat jika mau menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja bakal kami terima di gedung DPR," kata Puan di usai menghadiri bedah kitab di area Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (26/8).
Meski begitu, dia berambisi agar massa tindakan bisa menjaga ketertiban. Puan mengimbau massa tak melakukan tindakan ricuh.
Puan juga memastikan DPR terbuka untuk berjumpa massa aksi.
Dalam beberapa waktu terakhir, katanya, ketua DPR secara bergantian terus berjumpa dengan beragam golongan masyarakat.
Oleh lantaran itu, kata dia, pihaknya juga tak menutup kemungkinan untuk berjumpa massa tindakan 27 Agustus hari ini.
"Ya ketua DPR bisa saja [menemui peserta tindakan demo], hari ini pun ketua DPR juga berjumpa dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat nan mau bertemu," kata politikus PDIP itu.
(antara/kid)
1 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·