Lupakan Biaya, Mensos: Sekolah Rakyat Dirancang untuk Penuhi Hak Pendidikan Layak Anak Miskin Ekstrem

Mensos Syaifullah Yusuf(MI/Rudi Kurniawansyah)

MENTERI Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Syaifullah Yusuf, menegaskan komitmen penuh jejeran pemerintah dalam mengawal akses pendidikan nan setara bagi golongan masyarakat marjinal.

Ia juga menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat (SR) secara prinsipil dirancang unik sebagai jaring pengaman sosial untuk memfasilitasi anak-anak dari family miskin ekstrem serta anak nan mengalami putus sekolah agar tetap mendapatkan kewenangan pengajaran nan layak.

“Program Sekolah Rakyat ini memang digagas langsung oleh Bapak Presiden untuk menampung anak-anak dari family dengan kondisi paling rentan, baik secara sosial maupun ekonomi. Tim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bakal turun langsung ke lapangan untuk menjangkau, melakukan verifikasi, dan memastikan apakah calon siswa tersebut layak diterima berasas parameter desil kesejahteraannya,” kata Mensos RI Syaifullah Yusuf saat menghadiri Open House Sekolah Rakyat nan diselenggarakan di Sentra Abiseka, Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, Minggu (14/6).

Ia merincikan bahwa pedoman sasaran utama dari instrumen Sekolah Rakyat ini difokuskan pada anak-anak usia sekolah nan belum pernah mengenyam bangku pendidikan, anak-anak nan terdeteksi berpotensi besar putus sekolah akibat hambatan biaya, hingga mereka nan sudah telanjur putus sekolah di tengah jalan. Mengingat urgensi program ini sangat sensitif, Mensos memberikan agunan bahwa seluruh rantai proses penerimaan siswa baru wajib melangkah transparan dan bersih dari segala corak penyelewengan.

Ia juga mengingatkan jajarannya agar menutup rapat celah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses seleksi manajemen siswa baru.

"Saya tegaskan, tidak boleh ada praktik jual beli kursi, tidak boleh ada pungutan bayar-membayar, dan tidak boleh ada titipan dari pihak manapun. Menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati maupun wali kota juga tidak boleh titip. Semuanya kudu murni berasas info kemiskinan nan valid," ujar Mensos RI Syaifullah Yusuf nan berkawan disapa Gus Ipul.

Di samping pemenuhan izin nan ketat, Mensos juga menginstruksikan seluruh jejeran perangkat pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga tenaga administrasi, untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam mendidik. Para pembimbing diminta bekerja menggunakan hati nurani, rasa empati nan tinggi, serta limpahan kasih sayang, tanpa mengabaikan koridor pedoman kurikulum resmi nan telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Apresiasi tinggi turut diberikan oleh Mensos saat berkesempatan menyaksikan langsung panggung pagelaran minat dan talenta nan ditampilkan oleh para peserta didik dari SRMP 3 Pekanbaru dan SRMA 31 Pekanbaru. Ia mengaku kagum sekaligus bangga memandang performa serta rasa percaya diri nan ditunjukkan oleh anak-anak nan sebelumnya nyaris kehilangan masa depan akibat keterbatasan ekonomi tersebut.

"Melalui pemantauan kami selama 11 bulan proses pembelajaran berjalan di kelas, perkembangannya sangat luar biasa dan menunjukkan banyak perubahan perilaku nan positif. Anak-anak didik sekarang tampil jauh lebih percaya diri, lebih disiplin, kondisi fisiknya lebih sehat, dan nan terpenting mereka mempunyai daya juang serta semangat nan jauh lebih besar untuk mengejar cita-citanya," jelasnya.

Ia turut menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi nan tinggi kepada Pemerintah Provinsi Riau serta Pemerintah Kota Pekanbaru atas dukungannya nan luar biasa dalam menyukseskan program prioritas nasional ini. Sinergi ini dinilai menjadi potret ideal hubungan tata kelola pemerintahan nan selaras demi kepentingan rakyat kecil.

"Program Sekolah Rakyat ini dapat melangkah dengan sukses atas support penuh dari Pemprov Riau di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur serta jejeran Pemko Pekanbaru. Ini adalah bentuk kerjasama antarpemerintah nan sangat baik, di mana penyediaan akomodasi lahan dan tempat berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, sementara seluruh pembiayaan operasionalnya ditanggung penuh oleh pemerintah pusat melalui APBN," pungkasnya. (RK/P-3)