Luhut Ungkap Pemerintah Bakal Uji Coba Transfer Tunai Bansos Awal 2027

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah berencana melakukan uji coba skema penyaluran support sosial (bansos) menjadi support tunai alias cash transfer. Ia menekankan sistem tersebut dirancang agar support digunakan sesuai kebutuhan dan tidak disalahgunakan.

“Jadi (uang tunainya) tidak boleh menjadi judol, tidak boleh untuk minuman keras, tapi mungkin untuk telur, ayam dan sebagainya,” ujar Luhut saat ditemui di sela aktivitas IADEL Connect 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (5/9).

Luhut menjelaskan pemerintah saat ini tetap mengolah info dan menargetkan seluruh proses tersebut dapat diselesaikan hingga akhir tahun ini. Selanjutnya, pemerintah bakal mulai uji coba kuartal I dan II pada awal 2027.

“Awal tahun depan kuartal I dan II kita bakal uji coba. Jadi kita bakal lihat. Jadi semua kita lakukan secara bertahap, bertingkat, berlanjut. Supaya jangan ada nan salah,” ungkap Luhut.

Luhut menegaskan penyelenggaraan program tersebut sejauh ini tidak menggunakan biaya tambahan dari APBN. “Dana nan digunakan adalah biaya Kementerian/Lembaga nan sudah ada. (Dana) mereka sendiri gunakan,” kata Luhut.

Satu Keluarga Penerima Bisa Dapat Rp 5,4 Juta

Luhut menyebut pemerintah tetap menghitung mengenai nominal duit tunai nan diterima per keluarga. Saat ini, perkiraan awal support berada di kisaran Rp 5,4 juta per keluarga.

“Karena kami hitung kira-kira Rp 5,4 juta per keluarga. Nanti jika tergantung presiden,” ujar Luhut.

Ia mengatakan besaran support tersebut berpotensi ditingkatkan andaikan pemerintah sukses memperoleh penghematan dari penerapan Govtech nan disebutnya bisa mencapai lebih dari Rp 1.200 triliun. Selain itu, potensi penghematan dari sektor BUMN juga tetap bakal diperhitungkan.

“Ya presiden jika lihat pundi-pundinya banyak dia mau tambah kepada rakyat. Itu kan haknya beliau. Itu kan undang-undang melindungi,” tutur Luhut.

Luhut menuturkan pemerintah bakal kembali melakukan rapat untuk mempercepat proses pendaftaran penerima program. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bakal bekerja sama dengan TNI, Polri, serta pemerintah wilayah untuk mendorong masyarakat melakukan pendaftaran. Selain itu, pemerintah juga mempunyai lebih dari 400 ribu pemasok nan dapat dilibatkan dalam proses tersebut.

“Mungkin agen-agen ini akan, lantaran mudah kita train sehingga presiden mau betul-betul berkeadilan. Jadi nan berkuasa menerima ya dia menerima, nan tidak berkuasa dia tidak bakal menerima,” jelas Luhut.

Luhut menekankan pemerintah juga tengah menguji pemanfaatan kepintaran buatan (AI) untuk mengolah info penerima bansos berasas golongan desil 1 hingga 10.

“Kita bisa (menggunakan) AI, membaca kelak mengkaitkan dengan Dukcapil,” tutur Luhut.