Luhut Tiba-Tiba Bicara Reformasi Listrik, Minta Ubah Skema Subsidi

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tiba-tiba bicara mengenai reformasi subsidi listrik nasional. Luhut menilai perihal itu krusial untuk menata ulang sasaran subsidi daya nasional nan terhitung tetap banyak dinikmati oleh golongan masyarakat nan tidak berhak.

Luhut menjelaskan bahwa saat ini beban subsidi daya tetap berada di atas Rp300 triliun per tahun. Menurutnya, perlu ada perubahan skema pemberian bantuan, salah satunya sektor kelistrikan, agar anggaran negara dapat dialokasikan secara lebih berkeadilan bagi masyarakat bawah.

"Dari info nan sukses kami himpun, menunjukkan beban subsidi daya tetap di atas Rp300 triliun per tahun. Ironisnya, sekitar 62,9% justru dinikmati oleh golongan masyarakat mampu. Jelas ini tidak setara dan perlu ada penataan ulang untuk sasaran subsidi," ujar Luhut dalam unggahan IG @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (9/6/2026).

Luhut sendiri sudah menyampaikan rencana tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) berbareng Badan Akuntabilitas Keuangan Nasional (BAKN) DPR RI. Dia menilai perlu ada perubahan pola subsidi dari berbasis peralatan menjadi support langsung nan berbasis perseorangan sepenuhnya dengan merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Kebijakan ini perlu kita ubah dengan mengalihkan subsidi berbasis peralatan menjadi support langsung berbasis perseorangan sepenuhnya. Sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025, kami bakal menggeser pedoman info ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional agar golongan masyarakat bawah betul-betul terproteksi," jelas Luhut.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah bakal memanfaatkan teknologi GovTech nan mencakup sistem verifikasi biometrik guna menutup celah manipulasi info di lapangan. Penggunaan sistem digital nan transparan tersebut diproyeksikan bisa memberikan penghematan bagi kas negara hingga Rp 29,9 triliun setiap tahunnya.

"Langkah digitalisasi ini krusial untuk memotong kerumitan birokrasi dan menutup celah manipulasi info nan selama ini menjadi salah satu sumber kerugian negara. Melalui sistem nan transparan, kita bisa menghemat kas negara hingga Rp29,9 triliun per tahun sekaligus memastikan peruntukan anggaran negara secara tepat sasaran," tambahnya.

Saat ini, model sistem digitalisasi subsidi tersebut tengah diperluas jangkauan uji cobanya di 42 kabupaten dan kota sebelum nantinya diimplementasikan secara nasional. Luhut berambisi support tersebut nantinya tidak hanya menjadi biaya konsumsi, melainkan dapat digunakan oleh masyarakat sebagai modal untuk membangun upaya nan produktif.

"Yang perlu dicatat adalah reformasi subsidi bukan untuk mengurangi kewenangan masyarakat miskin, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran negara betul-betul sampai ke tangan nan berhak. Dengan keberanian dalam eksekusi, saya berambisi perubahan ini kelak bakal mewujudkan keadilan sosial," tandasnya.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]