Luhut Klaim Digitalisasi Bansos Tak Pakai APBN, Kok Bisa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan memastikan program digitalisasi support sosial (bansos) dan integrasi info pemerintah rencananya tidak bakal menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini diungkapnya dalam konvensi pers setelah rapat berbareng pejabat 42 kabupaten/kota mengenai digitalisasi info untuk bansos.

"Terkait digitalisasi ini, sudah didesain oleh teman-teman, nan kelak bisa dimainkan oleh Telkom, sehingga program digitalisasi ini tidak bakal menggunakan APBN," kata Luhut dalam konvensi pers, Rabu (17/6/2026).

Namun untuk sementara, mengenai info untuk bansos saat ini tetap menggunakan Pusat Data Nasional (PDN) nan dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Sementara kita tetap menggunakan PDN nan ada di Kementerian Komdigi, mengenai info untik pemberian bansos," lanjut Luhut.

Pihaknya berharap, digitalisasi ini dapat bertindak menjelang akhir 2026 dan penerapannya dilakukan secara bertahap. Adapun pada tahap awal, Luhut berambisi sebanyak 42 kabupaten/kota di Indonesia menjadi pilot project dan sudah bisa mendaftar paling lambat akhir Juli 2026.

"Kita juga sepakat 42 kabupaten ini piloting, jika bisa akhir Juli mereka sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu kelak berapa juta, dan kelak pada Oktober alias November 2026, Presiden Prabowo bisa launching secara nasional di 541 kabupaten," terangnya.

Sebelumnya, pemerintah tengah mengembangkan digitalisasi support sosial, guna mengubah paradigma support sosial menjadi ekosistem pendorong kemandirian ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan kepintaran buatan.

Berkat kesuksesan piloting digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi, pemerintah pun bakal memperluas digitalisasi bansos ke 42 kabupaten/kota di Indonesia sebagai tahap awal.

Layanan Perlinsos Digital

Hingga saat ini, Luhut mengatakan nyaris 370 ribu penduduk telah mengakses jasa Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan, menjadi dasar bagi ekspansi jasa ke 42 kabupaten/kota.

Portal ini menyatukan info dari delapan kementerian/lembaga melalui Digital Public Infrastructure, sebagai pendekatan pertama nan diterapkan di Indonesia.Warga nan telah mempunyai Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mengakses portal secara mandiri, sementara nan belum dapat dibantu melalui pemasok pendamping.

Inovasi ini ditopang oleh tiga fondasi digital public infrastructure, ialah identitas digital dan verifikasi biometrik untuk memastikan keaslian pemohon, pertukaran info pemerintah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah nan menghubungkan info kependudukan, DTSEN, ketenagakerjaan, listrik, dan aset, serta pembayaran digital untuk penyaluran nan sigap dan transparan.

Sebagai langkah memastikan jasa menjangkau seluruh masyarakat, Kemensos berbareng kementerian/lembaga mengenai telah menyiapkan 60.000 pemasok pendamping untuk membantu pendaftaran sekaligus menutup kesenjangan literasi digital.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]