Masyarakat Dapat Rp5,4 Juta, Luhut: Kalau Diberi Bansos Terus Akan Malas

Masyarakat Dapat Rp5,4 Juta, Luhut: Kalau Diberi Bansos Terus Akan Malas (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah mempercepat reformasi birokrasi melalui percepatan transformasi digital nasional nan ditopang oleh teknologi kepintaran buatan (artificial intelligence/AI). 

Langkah ini dinilai mempunyai urgensi sekaligus kesempatan nan sangat besar bagi Indonesia, terutama mengingat proyeksi jumlah populasi masyarakat nan bakal mendekati nomor 300 juta jiwa pada tahun depan.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengonfirmasi bahwa integrasi info berskala besar telah sukses dilakukan. 

Terhitung sejak 1 Juni 2026, info strategis dari delapan kementerian dan lembaga negara untuk pertama kalinya sukses dikonsolidasikan secara utuh ke dalam satu ekosistem digital nan ditenagai oleh teknologi AI.

DEN juga telah melaporkan perkembangan mutakhir ini kepada Presiden Prabowo Subianto, di mana sekitar 80 persen sistem Government Technology (GovTech) nan dialokasikan untuk digitalisasi program support sosial (bansos) sekarang telah saling terhubung.

“Saya bilang kepada Presiden bahwa ini bakal menciptakan pemerintahan berbasis digital dan AI, mungkin nan terbaik di dunia. China mungkin lebih advance, tetapi untuk negara berpenduduk 300 juta orang, belum ada nan mengalahkan kita,” ujar Luhut dalam forum Indonesia Ethical AI Summit KAGAMA, Rabu (17/6/2026).

Luhut merinci, sejumlah platform digital utama milik pemerintah saat ini telah melebur ke dalam satu ekosistem interkoneksi nan sama. Beberapa jasa strategis nan sekarang sudah terhubung meliputi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial), OSS (Online Single Submission), Inaproc e-Katalog, Simbara-Coretax, dan INAku.

Penyatuan beragam platform tersebut diyakini bakal mendongkrak efisiensi operasional penyelenggaraan beragam program strategis negara secara masif, meminimalkan potensi tumpang tindih anggaran, serta memperkuat kecermatan penyaluran support sosial agar tepat sasaran.

Di sektor riil, ketepatan info berbasis AI ini bakal dimanfaatkan pemerintah untuk mengubah pola pemberian support agar lebih produktif. 

Penataan pedoman info nan terintegrasi memungkinkan pemerintah untuk memetakan profil penerima faedah secara detail, nan kemudian dapat diinkubasi menjadi pelaku upaya berdikari dan didukung oleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Misalnya untuk bansos, jika on-target kelak kita berikan subsidi tunai sekitar Rp5,4 juta. Tapi jika kita berikan bansos terus-menerus, masyarakat bakal malas. Jadi dengan info nan ada, penerima bansos bisa dikelompokkan menjadi UMKM baru, diberikan KUR, dan pada akhirnya naik kelas,” jelas Luhut.