Luhut Klaim Digitalisasi Bansos-Minerba Bisa Hemat Anggaran Ribuan Triliun

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, mengeklaim sistem digitalisasi info nan tengah dilakukan pemerintah bisa membikin negara hemat. Estimasi penghematan, menurut Luhut, bisa mencapai ribuan triliun.

Luhut menyebut perkiraan itu berasas digitalisasi program perlindungan sosial (Perlinsos) dan beberapa digitalisasi lainnya seperti Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara).

“Saya kira ribuan triliun. Mungkin Rp 1.500 triliun, mungkin Rp 2.000. (Hemat dari) kebocoran dan juga seperti tadi nan Presiden bilang, critical mineral itu sangat terkontrol...dan kita coba dengan Simbara, ini tinggal mengembangkan terus saja ini, dan itu bakal membikin efisien,” kata Luhut nan juga Penasihat Khusus Presiden bagian Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan di Kantor DEN, Jakarta, pada Rabu (17/6).

Luhut pun menilai melalui digitalisasi, korupsi bisa diminimalisasi. “Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi. Atau sangat kurang untuk korupsi,” ujarnya.

Mengenai Perlinsos Digital, sistem itu tengah digarap oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP). Sistem tersebut memungkinkan penduduk untuk mendaftar support sosial, memverifikasi kepantasan mereka, dan mengusulkan sanggah atas info nan tidak sesuai.

Data Perlinsos Digital nantinya terkoneksi dengan Dukcapil, BPS/DTSEN, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, Kemensos, ATR/BPN, Korlantas dan BKN.

Setelah uji coba dilakukan di 42 kabupaten/kota, Luhut menarget Perlinsos Digital bisa diluncurkan secara nasional pada Oktober-November tahun ini.

“Nanti pada Oktober-November, presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami minta itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90%... Jadi dengan begitu Presiden Prabowo bakal dapat info nan jeli dari sistem ini,” tutup Luhut.