Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi peran Kementerian Sosial dalam penguatan integrasi info dan digitalisasi perlindungan sosial nasional. Pernyataan ini disampaikan Luhut saat memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) Perluasan Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial dan Kartu Usaha.
"Kemensos saya kira sudah sangat bagus," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).
Adapun pertemuan ini membahas percepatan integrasi digital support sosial dan program pemberdayaan ekonomi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Digital Public Infrastructure (DPI).
Pemerintah menargetkan integrasi sistem lintas kementerian/lembaga untuk meningkatkan ketepatan sasaran support sosial, mempercepat layanan, serta mendukung pengentasan kemiskinan menuju sasaran di bawah 5 % pada 2029.
Luhut pun meminta seluruh kementerian/lembaga segera mengintegrasikan info ke dalam sistem digital pemerintah berbasis kepintaran buatan alias artificial intelligence (AI).
"Jangan ada lagi nan memperlambat masuk dalam sistem. Dengan sistem nan terkoneksi dan berbasis AI, pemerintah bisa membikin keputusan nan lebih akurat, efisien, dan mengurangi korupsi," kata Luhut.
Dalam kaitan ini Kementerian Sosial terus memperkuat komitmen digitalisasi support sosial nan terintegrasi dengan program pemberdayaan masyarakat. Melalui pemanfaatan DTSEN dan SIKS-NG, proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran support diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Kemensos juga menyiapkan penguatan program Kartu Usaha Afirmatif (KUA) nan menghubungkan penerima support sosial dengan program pemberdayaan ekonomi, training usaha, pendampingan, hingga akses pengembangan upaya secara bertahap.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan program digitalisasi support sosial telah memasuki tahap nan semakin matang dan diarahkan untuk memastikan support sosial maupun program pemberdayaan betul-betul menjangkau masyarakat nan berkuasa menerima.
"Program digitalisasi ini sudah sampai pada titik nan sangat baik. Program ini bisa mencapai masyarakat nan menjadi sasaran dan mendukung sasaran penurunan nomor kemiskinan," ujar Rachmat.
Di sisi lain, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan digitalisasi bansos dirancang untuk memangkas proses penyaluran support nan sebelumnya memerlukan waktu panjang menjadi lebih singkat melalui sistem digital dan verifikasi berbasis biometrik.
Sistem tersebut juga dilengkapi sistem sanggah agar masyarakat dapat mengetahui argumen kepantasan penerimaan support secara lebih terbuka.
Selain itu, Kemensos juga menyiapkan proses graduasi penerima faedah melalui integrasi dengan program upaya produktif. Penerima faedah nan telah berdikari nantinya diarahkan untuk masuk ke program penguatan upaya melalui SAPA UMKM dan Kartu Usaha Produktif (KUP).
"Digitalisasi bansos bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga menjadi instrumen krusial agar support sosial terhubung dengan program pemberdayaan dan graduasi penerima faedah menuju kemandirian," kata Agus Jabo.
Rapat juga membahas ekspansi uji coba digitalisasi bansos nan sebelumnya telah dilakukan di Banyuwangi dan bakal diperluas ke 42 kabupaten/kota pada 2026. Pemerintah juga menyiapkan Bali sebagai provinsi model penerapan ekosistem digital perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi secara terintegrasi.
"Kami siap memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga agar info semakin jeli dan intervensi pemerintah kepada masyarakat miskin dan rentan dapat dilakukan secara lebih efektif," tutup Agus Jabo.
(anl/ega)
1 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·