Uji coba Perlinsos digital di Kota Surabaya.(Dok. Pemkot Surabaya)
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan bahwa transparansi dan efektivitas proses pengesahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan kunci utama untuk menjembatani kesenjangan antara ambisi negara mempunyai info jeli dan akibat hilangnya akses support bagi masyarakat rentan. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (10/9).
Menurut Lestari, nan berkawan disapa Rerie, polemik pemutakhiran DTSEN saat ini memicu perubahan signifikan pada ranking desil kesejahteraan. Dampaknya, sejumlah penduduk miskin dan rentan berisiko kehilangan kewenangan atas program perlindungan sosial akibat pergeseran status info nan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Cakupan Data dan Persoalan Desil
Pemerintah telah menetapkan DTSEN sebagai pedoman info tunggal untuk seluruh program perlindungan sosial di Indonesia. Skala info ini sangat masif, mencakup ratusan juta perseorangan di seluruh tanah air.
| Total Keluarga | 95,3 Juta Keluarga |
| Total Individu | 289,3 Juta Individu |
Rerie menyoroti banyaknya keluhan masyarakat nan secara nyata hidup dalam keterbatasan, namun justru ditempatkan pada desil tinggi. Penempatan desil nan tidak jeli ini secara otomatis memutus akses mereka terhadap support sosial nan sangat dibutuhkan.
Mekanisme Sanggah dan Sosialisasi
Sebagai solusi atas ketidakakuratan data, pemerintah telah menyediakan ruang sanggah bagi masyarakat. Anggota Komisi X DPR RI ini mendorong masyarakat untuk proaktif menggunakan kanal digital nan tersedia untuk memastikan validitas status kesejahteraan mereka.
Kanal Validasi Mandiri Masyarakat:
- Aplikasi Cek Bansos: Untuk memeriksa status kepesertaan dan bantuan.
- Sistem SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation): Untuk pemutakhiran info terpadu.
Namun, Rerie menegaskan bahwa keberadaan aplikasi tersebut kudu dibarengi dengan kemudahan akses dan sosialisasi masif nan mudah dipahami. Tanpa sosialisasi nan kuat, masyarakat luas bakal kesulitan mengevaluasi status mereka secara mandiri.
"Setiap kebijakan pembangunan mesti mempunyai sasaran nan jelas, berbasis info nan terukur, dan dapat dievaluasi secara terbuka agar hasilnya dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia," pungkas politisi Partai NasDem tersebut.
English (US) ·
Indonesian (ID) ·