Lestari Moerdijat: Kolaborasi yang Kuat Kunci Lindungi Kelompok Rentan dari Krisis Iklim

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat(Dok MPR)

SISTEM perlindungan dengan membangun kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi bencana nan tepat kudu diwujudkan dalam upaya melindungi setiap penduduk negara dari ancaman krisis iklim. 

"Tantangan perlindungan terhadap golongan rentan, termasuk wanita dan anak Indonesia nan semakin kompleks pada 2026 kudu dijawab dengan kerjasama kuat semua pihak terkait, demi menghadirkan lingkungan nan kondusif bagi setiap penduduk negara," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/6). 

Penelitian Program Kolaborasi untuk Pengetahuan, Inovasi, dan Kemitraan (KONEKSI) mengungkap bahwa perubahan iklim telah menimbulkan tekanan ekonomi nan semakin besar bagi golongan rentan, terutama perempuan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia (lansia). 

Perubahan suasana itu tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menakut-nakuti ketahanan ekonomi masyarakat di pesisir dan sektor pertanian. 

Temuan nan disampaikan dalam workshop dan obrolan panel di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (17/6), menjadi sirine keras bagi pemerintah untuk segera menghadirkan perlindungan nyata bagi mereka nan paling terdampak.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga memperkirakan bahwa wanita dan anak-anak di sejumlah wilayah di Indonesia merupakan golongan rentan terpapar akibat krisis iklim, nan memicu peningkatan akibat perdagangan orang, perkawinan anak, dan putus sekolah akibat kehilangan mata pencaharian.

"Anomali suasana nan dapat memicu kekeringan alias hujan lebat tidak hanya mempunyai akibat signifikan pada lingkungan di tanah air, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial golongan masyarakat rentan. Kondisi itu kudu bisa diantisipasi dengan kebijakan nan tepat," ujar Rerie, sapaan berkawan Lestari. 

Rerie nan juga Anggota Komisi X DPR RI itu mendorong penguatan sistem perlindungan golongan rentan dengan mengedepankan pemerataan jasa perlindungan dan pendekatan preventif.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menekankan bahwa kerjasama pemerintah, swasta, komunitas, dan masyarakat bukan lagi pilihan, melainkan keharusan dalam upaya memperkuat sistem perlindungan masyarakat dari ancaman krisis iklim. 

Selain itu, Rerie mendorong agar sistem dan perangkat norma nan ada bisa beradaptasi dengan ancaman dari akibat krisis lingkungan di sektor ekonomi, sosial, hingga ruang digital nan berpotensi menghadirkan kerentanan baru bagi anak bangsa. 

"Sistem perlindungan bagi golongan rentan dari ancaman akibat krisis suasana bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak nan menuntut tindakan nyata," pungkas Rerie. (H-2)