Lestari Moerdijat: Dorong Peningkatan Upaya Atasi Anak Tidak Sekolah

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menegaskan upaya mengatasi nomor putus sekolah kudu ditingkatkan, di tengah potensi akibat gejolak ekonomi global.

"Dampak gejolak ekonomi dunia berpotensi memperlemah daya beli family dan menakut-nakuti akses anak terhadap pendidikan. Upaya untuk mengantisipasi potensi peningkatan nomor putus sekolah kudu segera dilakukan," kata Rerie, dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

Kondisi tersebut, ujar Rerie, kudu segera direspons dengan langkah segera dengan membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat, dengan memanfaatkan info terkini nan akurat.

Rerie mengapresiasi langkah pemerintah menyediakan jasa pendidikan mulai dari sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh (PJJ), serta pendidikan inklusif berbasis masyarakat nan bermaksud mempermudah akses belajar bagi generasi penerus bangsa.

"Kolaborasi lintas sektor agar anak-anak nan tidak sekolah betul-betul dapat mengenyam pendidikan kudu bisa diwujudkan," ujar Anggota Komisi X DPR RI tersebut.

Rerie membujuk para pemangku kepentingan, dinas pendidikan hingga kepala desa, mewujudkan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat dengan langkah-langkah nan akuntabel dan tepat sasaran.

"Sekarang, saatnya kita bergerak bersama, memastikan tidak ada satu pun anak bangsa nan tertinggal dari jasa pendidikan," kata Rerie.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, pada Rabu (3/6), menegaskan upaya pemerintah dalam menuntaskan masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui publikasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2026 alias PP ATS.

Perpres tersebut menargetkan penyelesaian persoalan 645 ribu ATS hingga 2045.

Berdasarkan info Kemendikdasmen per 1 April 2026, jumlah ATS di Indonesia mencapai 3.966.858 anak.

Rinciannya, 1.913.633 anak belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga mencatat sekitar 76% anak tidak berguru disebabkan oleh aspek ekonomi.

(hnu/ega)