Legislator Tanya Banpres Rp 4 T untuk Perlintasan Sebidang, Ini Kata Menhub

Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengenai anggaran serta beragam rumor lainnya. Dalam rapat itu, personil Komisi V DPR Sudjatmiko sempat mencecar Menhub perihal support presiden alias banpres senilai Rp 4 triliun nan diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi perlintasan sebidang kereta buntut kecelakaan kereta di Bekasi Timur.

"Publik menanyakan ini Menhub mendapatkan biaya Rp 4 triliun," kata Sudjatmiko saat rapat kerja di Komisi V DPR, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Ia mempertanyakan apakah biaya Rp 4 triliun itu sekarang sudah masukk ke dalam anggaran Kementerian Perhubungan. Dia menyebut biaya itu krusial untuk langsung dipakai membenahi perlintasan sebidang.

"Maksudnya biaya Rp 4 triliun nan kemarin itu masuk nggak di tempat bapak? Karena kita tahu pak kereta ini pikulan publik nan diminati, kemarin libur panjang orang juga banyak nan naik kereta, tapi kita aspek keamanan dan keselamatan ini kurang," ucap Sudjatmiko.

Dia pun meminta agar Menhub melakukan pengecekan mengenai banpres tersebut. Jangan sampai, kata dia, biaya dari Presiden Prabowo itu tidak masuk ke dalam anggaran Kemenhub di 2026.

"Nah ini coba diatur jangan sampai Rp 4 triliun nan sudah disiapkan oleh banpres tidak bisa masuk di anggaran bapak di 2026," ujar dia.

Respons Menhub

Menhub Dudy lantas menjawab perihal banpres Rp 4 triliun tersebut. Ia memastikan banpres Rp 4 triliun tidak masuk ke Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran alias DIPA Kemenhub 2026.

"Terkait dengan banpres untuk kereta api nan untuk perlintasan kereta api, dapat kami sampaikan alokasi anggaran tidak masuk ke dalam dipa Kemenhub 2026," jawab Menhub Dudy.

Ia mengatakan banpres itu sepenuhnya bakal digunakan oleh PT KAI untuk membangun akomodasi pendukung perlintasan sebindang. Nantinya, kata dia, akomodasi itu bakal diserahterimakan kepada pemerintah.

"Berdasarkan hasil koordinasi pembahasan penanganan perlintasan sebidang bahwa CapEx untuk pembangunan akomodasi pendukung perlintasan sebidang bakal diselenggarakan oleh PT KAI nan selanjutnya asetnya bakal diserahkan ke pemerintah, sedangkan untuk OpEx-nya bakal dilakukan oleh pemerintah melalui skema I-mobile," tutur Menhub.

Banpres Rp 4 T

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti banyaknya perlintasan sebidang nan tidak dijaga. Hal ini disinyalir menjadi salah satu penyebab kecelakaan maut kereta api di Bekasi antara KRL Commuter Line dan KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek.

Untuk itu, dia menyatakan bakal segera menunjuk pelaksana unik untuk membenahi perlintasan sebidang, di mana di Pulau Jawa saja terdapat sekitar 1.800 titik. Dalam perihal ini, Prabowo bakal menyiapkan anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk penyelenggaraan proyek tersebut.

"Nanti pelaksananya kita tunjuk, dan diperhitungkan butuh nyaris Rp 4 triliun. Demi keselamatan dan lantaran kita sangat memerlukan kereta api, maka perlu dilakukan itu," tegas Prabowo.

(maa/amw)