Legislator Soroti Kans SPPG Fiktif di Daerah Lain: Momen BGN Berbenah

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Irma Chaniago merespons adanya 100 titik SPPG fiktif di Cilacap seperti nan diungkap Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya. Irma memandang ini kudu jadi momentum Badan Gizi Nasional (BGN) membenahi titik SPPG.

"SPPG fiktif mungkin saja ada di wilayah daerah lain, semoga kedepan Kinerja BGN makin baik," kata Irma saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).

Dia memandang ini menjadi kesempatan BGN untuk sekalian berbenah. Ia menyebut BGN juga bisa sekaligus menhentikan secara permanen SPPG nan bermasalah.

"Tentu ini momentum untuk BGN nan baru benah-benah di segala bidang, memperbaiki tata kelola, mengevaluasi korwil dan korcam juga mengevaluasi SDM nan ada di SPPG (KA SPPG, auditor, dan mahir gizi) begitu juga setop secara permanen SPPG nan bangunannya tidak sesuai standar dan tidak mempunyai IPAL pabrikan nan digunakan untuk mengolah limbah agar tidak mencemari sekelilingnya," ucap dia.

Irma mengakui DPR RI tidak bisa memberikan info secara mendetail mengenai SPPG di seluruh wilayah. Ia juga menyebut sesungguhnya banyak masyarakat nan punya SPPG baik tapi tidak disetujui oleh BGN di masa lalu.

"Kami sebagai wakil rakyat hanya bisa melakukan kontrol, memberi kan solusi dan info mengenai mana SPPG nan baik dan nan tidak baik di dapil kami masing-masing. Sebetulnya banyak masyarakat nan punya SPPG bagus tapi tidak mendapatkan approval, sementara nan tidak bagus malah dapat approval," ujarnya.

"Karena itulah banyak teman-teman nan membantu masyarakat nan tidak dapat approval dengan memfasilitasi mereka ke BGN mensukseskan program presiden kan wajib dilakukan oleh mitra kerja sepanjang tidak jual titik dan kualitas SPPG nan difasilitasi sesuai standar apalagi bisa dijadikan percontohan bagi SPPG SPPG nan ada tapi tidak sesuai standar," lanjutnya.

Dugaan 100 Titik SPPG Fiktif di Cilacap

Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengungkap temuan sekitar 100 titik SPPG diduga fiktif lantaran tidak ditemukan gedung ataupun aktivitas nan mendukung operasional SPPG.

Ammy mengatakan temuan tersebut terungkap setelah dilakukan pengecekan lapangan oleh kepala SPPG nan ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pusat. Hasilnya, sejumlah titik nan terdaftar justru berada di letak nan tidak memungkinkan untuk dijadikan akomodasi pelayanan.

"Sudah muncul sekitar lebih kurang 300 titik lebih di Kabupaten Cilacap. Setelah didatangi oleh kepala SPPG nan ditunjuk oleh BGN pusat, kurang lebih ada 100 titik nan tidak ada gedung apa pun. Ada nan di tengah hutan, ada nan di tengah sawah, ada nan di tengah kuburan," kata Ammy saat dimintai konfirmasi, dilansir detikJateng, Selasa (23/6).

BGN Akui Ada SPPG Tak Progres

BGN Jateng menegaskan tidak semua dari 100 SPPG di Kabupaten Cilacap itu merupakan SPPG fiktif. BGN menyatakan sekitar 100 titik tersebut telah terdaftar dalam portal BGN sebelum kebijakan moratorium penambahan SPPG diberlakukan.

"Informasi tersebut tidak sah jika dikatakan 100 (SPPG) itu semua fiktif," kata Koordinator Regional BGN Jateng, Reza Mahendra.

Menurutnya, 100 titik SPPG itu sudah mempunyai ID SPPG, sehingga menandakan pernah terdaftar dalam sistem BGN dan masuk tahap persiapan pembangunan dapur program MBG. Kendati demikian, Reza mengakui sebagian titik nan terdaftar tersebut memang belum menunjukkan perkembangan pembangunan.

"Kurang lebih 100 SPPG ini dari info nan kami peroleh sudah ada ID SPPG, artinya terdaftar melalui portal. Namun beberapa di antaranya tidak berprogres, tidak ada pembangunan," ungkapnya.

(maa/jbr)