Legislator Soroti Hotspot Karhutla Kalimantan, Minta Penanganan Dipercepat

Anggota Komisi VIII DPR Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memperkuat strategi penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) nan kembali meluas di sejumlah wilayah Kalimantan.

Ia mengingatkan penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada upaya memadamkan api nan sudah muncul, tetapi juga kudu menyiapkan skenario menghadapi potensi kebakaran berulang hingga kondisi cuaca kembali membaik.

Ia menilai karhutla telah berkembang menjadi ancaman musibah nan berakibat langsung terhadap kesehatan hingga keselamatan masyarakat.

“Ini bukan lagi sekadar soal api di rimba dan lahan. Ketika asap sudah mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat dan penerbangan, serta berpotensi mengganggu kesehatan warga, maka keselamatan masyarakat kudu menjadi prioritas utama,” ujar Hetifah dalam keterangannya, Sabtu (22/8).

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan adanya peningkatan signifikan titik panas alias hotspot di sejumlah wilayah Kalimantan. Pada 19 Agustus 2026, tercatat sebanyak 518 hotspot di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Jumlah tersebut meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan hari sebelumnya. Secara kumulatif, pada periode 17-19 Agustus 2026 tercatat terdapat 750 hotspot di tiga provinsi tersebut.

Selain itu, peningkatan karhutla juga terjadi di Kalimantan Timur. Berdasarkan info BPBD Kalimantan Timur per 19 Agustus, tercatat sebanyak 413 titik karhutla dengan luas lahan dan rimba nan terbakar mencapai 936,95 hektare.

Di Kabupaten Kutai Barat, terdapat 72 letak karhutla dengan luas area terbakar mencapai 415,51 hektare.

“Sebagai personil DPR RI dari wilayah pemilihan Kalimantan Timur, saya tentu sangat prihatin. Kaltim juga menghadapi peningkatan karhutla. Kita tidak boleh menunggu sampai dampaknya semakin besar baru kemudian bergerak,” tegas Hetifah.

Hetifah mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengatasi karhutla. Namun, menurutnya, upaya pemadaman kudu melangkah beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat nan terdampak.

“Pemadaman api kudu terus dilakukan, tetapi masyarakat nan terdampak asap juga kudu dilindungi. Pemerintah wilayah perlu memastikan kesiapan akomodasi kesehatan, kesiapan masker nan sesuai, info kualitas udara, serta perlindungan unik bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat nan mempunyai kerentanan kesehatan,” kata Hetifah.

Politikus Partai Golkar itu juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berbareng BPBD memperkuat sistem komando dan koordinasi di wilayah nan mengalami peningkatan karhutla.

“Yang kita perlukan adalah respons sigap berbasis data. Hotspot kudu segera diverifikasi di lapangan. Jangan sampai ada jarak terlalu panjang antara deteksi, laporan, dan pemadaman,” ujarnya.

“Sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI dari Kalimantan Timur, saya bakal terus mendorong koordinasi pemerintah pusat dan wilayah agar penanganannya cepat, berbasis data, dan keselamatan penduduk menjadi prioritas,” sambung Hetifah.

Hetifah juga menyoroti kondisi cuaca nan tetap berpotensi meningkatkan akibat karhutla dalam beberapa pekan ke depan. Ia mengatakan pemerintah kudu mengantisipasi periode kering nan tetap berjalan di sejumlah wilayah Kalimantan.

Berdasarkan perkiraan BMKG, kondisi minim pertumbuhan awan tetap terjadi di sebagian wilayah Kalimantan, sementara musim hujan diperkirakan baru berpotensi datang sekitar pertengahan Oktober.

“Artinya, kita tetap mempunyai periode akibat nan panjang. Jangan hanya berpikir gimana memadamkan api hari ini. Pemerintah kudu menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan karhutla berulang sampai kondisi cuaca kembali membaik,” pungkasnya.