Legislator PDIP Usul BNPB, BMKG, dan Badan Geologi Dilebur Jadi Satu

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Edi Purwanto mengusulkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Badan Geologi dilebur menjadi satu lembaga.

Menurut Edi, penggabungan ini dinilai krusial untuk memperkuat tata kelola penanggulangan musibah sekaligus memperjelas koordinasi dan garis komando antarlembaga.

"Koordinasi para pihak, BMKG, kemudian Basarnas, BNPB, dengan BPBD-nya, TNI, Polri kudu memang apa namanya ya, kudu tepat lah. Harus pas lah gitu loh, kudu tune in lah. Jangan sampai muncul ego sektoral antar satu lembaga dengan nan lembaga-lembaga nan lain," ujar Edi saat obrolan di kompleks parlemen, Kamis (10/9).

Usulan tersebut berangkaian dengan keberadaan sejumlah lembaga nan saat ini menangani aspek berbeda dalam penanggulangan bencana. Menurutnya, penyatuan lembaga dapat membikin koordinasi penanganan musibah berada dalam satu payung.

Usulan itu juga disampaikan Edi setelah Presiden Prabowo Subianto meminta penggabungan BMKG dan Badan Geologi dalam Rapat Virtual terbatas berbareng kementerian/lembaga mengenai penanggulangan rentetan musibah nan melanda sebagian besar wilayah Indonesia.

"Makanya sekarang misalnya Pak Presiden membicarakan ada usulan merger antara pengetahuan bumi masuk kepada BMKG ya, BMKG misalnya. Saya malah pikir lain. Kenapa enggak BNPB, BMKG, pengetahuan bumi jadi satu aja? Jadi satu payung, dreng, seperti itu. Jadi semuanya jelas ini apa nan dilakukan, koordinasinya jelas. Satu bisa jadi kementerian alias apa," usul Edi.

Ia menilai usulan tersebut juga sejalan dengan program prioritas pemerintahan Prabowo, khususnya mengenai infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.

"Jadi buahpikiran Pak Presiden menurut saya bagus, tinggal memang pengejawantahan pikiran beliau kudu berhati-hati betul, di-mitigasi betul, dicek betul, sehingga kelak munculnya apa. nan intinya adalah perlindungan kita kepada rakyat bakal semakin baik," ujar Edi.

Selain mengusulkan penggabungan, Edi juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai relawan nan dapat terlibat saat penanganan bencana.

"Nah nan terakhir menurut saya, nan paling krusial juga adalah masyarakat jangan dijadikan objek. Tapi masyarakat sebagai subjek di sini. Masyarakat bisa jadi relawan, masyarakat, anak-anak muda kita sorong kesadaran kolektif mereka-mereka sehingga musibah ini begawe (bekerja) kita bersama," jelas Edi.

Ia juga menyoroti kebutuhan anggaran bagi lembaga nan berangkaian dengan penanggulangan bencana, termasuk kurangnya anggaran bagi BMKG dan Basarnas.

"Mungkin itu nan penekanan dari kami. Termasuk juga intervensi anggaran. Tentu kami juga selalu memahami bahwa BMKG jika untuk ideal ya agak kurang anggaran. Basarnas, minta maaf, dengan situasi seperti ini juga agak kurang anggaran seperti itu," ujar Edi.

Karena itu, Edi menilai kesiapan anggaran dan pemetaan potensi akibat perlu disiapkan sejak sebelum musibah terjadi.

"Dan nah di sinilah kita butuhkan, saya berambisi political will kita jelas. Sehingga kelak ketika ada sesuatu kita sudah siap. Contoh misalnya, kita bakal lihat ini masyarakat kita nan ada misalnya 1.000 KK [Kartu Keluarga]. nan kemungkinan terdampak hasil analisa kita ada kurang lebih misalnya 500 KK, rumahnya pasti hancur, artinya udah kita siapkan, mappingnya," kata Edi.

Beberapa waktu terakhir, sejumlah wilayah Indonesia--terutama Sumatra dan Kalimantan--diterpa kebakaran rimba dan lahan (karhutla).

Lalu ada juga penanggulangan gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan erupsi gunung api, termasuk Anak Krakatau di Selat Sunda.

"Kepala badan pengetahuan bumi kelak saya kira bakal kerja sama lebih erat dengan nan lain, kelak kita pikirkan apakah badan pengetahuan bumi diintegrasikan dengan BMKG tapi ya kelak kita telaah itu," ujar Prabowo pada rapat virtual terbatas, Senin (7/9).

(thr/isn)