Legislator Minta Anggaran Industri Naik untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai sektor industri merupakan salah satu sektor strategis nan bisa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Katanya, Kementerian Perindustrian apalagi menargetkan pertumbuhan industri sebesar 7,55 persen guna mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sebagaimana nan dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian, BHS mengatakan, andaikan memandang dari sisi anggaran, sektor industri justru mengalami penurunan anggaran dibandingkan periode sebelumnya. Sebagaimana pada tahun 2023, anggaran Kementerian Perindustrian tercatat sebesar Rp 4,530 triliun, tetapi sekarang ini, proyeksi anggaran pada tahun 2027 turun menjadi Rp 2,01 triliun.

“Padahal, sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen nan ditekankan Presiden Prabowo kudu didukung oleh peningkatan kapabilitas industri nasional, termasuk peningkatan serapan tenaga kerja dalam jumlah nan signifikan,” ujar BHS, Kamis (11/6).

Lebih lanjut kata BHS, Target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada industri pengolahan sebesar 7,55 persen tentu memerlukan support anggaran nan memadai.

“Anggaran tersebut diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri, mempercepat hilirisasi, meningkatkan daya saing nasional, serta menciptakan nilai tambah nan lebih besar bagi perekonomian. Dengan kondisi anggaran nan sangat minim, target-target tersebut bakal susah diwujudkan,” Ucap BHS.

Jika dibandingkan dengan Malaysia, sambung BHS, anggaran nasional negara tersebut hanya sekitar Rp 1.974 triliun, namun anggaran untuk sektor industrinya mencapai sekitar Rp 7,56 triliun alias setara RM 1,89 miliar.

Artinya, BHS melanjutkan, meskipun anggaran nasional Malaysia hanya sekitar separuh dari Indonesia, alokasi anggaran industrinya justru mencapai sekitar dua separuh kali lebih besar dibandingkan Indonesia. Begitu juga dengan filipina anggaran sektor Industrinya mencapai Rp 2.8 Triliun, Thailand sebesar Rp 2,6 Triliun, dan Vietnam sebesar Rp 5 Triliun.

“Hal ini menunjukkan bahwa negara dapat menjadi maju andaikan sektor industrinya maju. Sementara itu, tugas Kementerian Perindustrian tetap sangat besar, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan industri ke seluruh Nusantara, khususnya di wilayah nan berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI),” tegas BHS.

Masih menurut BHS, sasaran utama pembangunan industri tidak hanya memenuhi kebutuhan komoditas dalam negeri, tetapi juga membangun industri berorientasi ekspor nan bisa bersaing di pasar global.

Oleh lantaran itu, lanjut BHS, pembangunan area industri dan sentra-sentra industri di luar Pulau Jawa kudu segera direalisasikan, terutama di wilayah ALKI (Alur Laut Kapulauan Indonesia) I, II, dan III, tetapi nan utama ALKI I dan ALKI II nan mempunyai posisi strategis bagi perdagangan internasional. ALKI I berada di area Sumatera, sedangkan ALKI II berada di wilayah Sulawesi.

Karena itu, menurut BHS, Kementerian Perindustrian memerlukan support anggaran nan cukup agar bisa merealisasikan visi besar Presiden Prabowo dalam memperkuat sektor industri nasional.

Selain pembangunan area industri, kata BHS, Kementerian Perindustrian juga kudu konsentrasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri melalui pembangunan sekolah-sekolah vokasi dan program training tenaga kerja. Saat ini, kualitas SDM industri Indonesia tetap tertinggal dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

BHS juga menegaskan bahwa program hilirisasi merupakan agenda nan sangat krusial bagi masa depan perekonomian Indonesia, namun program tersebut hanya memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp10,9 miliar.

Padahal, menurut BHS, hilirisasi merupakan program nan terus digaungkan Presiden Prabowo sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional. Oleh karena itu, support anggaran nan lebih besar kudu segera direalisasikan agar program hilirisasi dapat melangkah secara optimal.

Untuk itu, BHS kembali menegaskan, sudah semestinya usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian sebesar Rp1,59 triliun dapat direalisasikan secara utuh. Dengan memandang potensi Indonesia nan berada di jalur ALKI serta posisinya sebagai pasar industri terbesar di area Asia Tenggara lantaran jumlah masyarakat nan sangat besar, maka sektor industri nasional kudu betul-betul dimaksimalkan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

“Selain itu, pascabencana nan menyebabkan kerusakan pada beragam industri kecil, pemerintah juga perlu memberikan perhatian serius kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) nan tergabung dalam IKMA. Sektor ini kudu dikembangkan secara maksimal lantaran mempunyai kontribusi besar terhadap pembuatan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan penguatan struktur industri nasional,” tutup BHS.