Legislator Gerindra Dorong Peningkatan Skill Pekerja Migran Indonesia

Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Putih Sari mendorong transformasi kebijakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar lebih berbasis keterampilan. Langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi kekuasaan pekerja sektor domestik seperti asisten rumah tangga di luar negeri, sekaligus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu menilai komposisi PMI saat ini tetap didominasi pekerja sektor informal nan rentan terhadap beragam persoalan, baik dari sisi perlindungan norma maupun kesejahteraan.

"Kita perlu mendorong transformasi PMI agar lebih berbasis skill, sehingga tidak lagi didominasi oleh pekerja sektor domestik seperti ART," kata Putih Sari dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/4/2026).

Menurutnya, pekerja migran dengan keahlian unik mempunyai posisi tawar nan lebih kuat di negara tujuan. Selain itu, mereka juga berkesempatan memperoleh bayaran nan lebih layak serta perlindungan kerja nan lebih baik.

"Kalau mereka dibekali skill nan memadai, maka akses terhadap pekerjaan umum bakal terbuka lebih luas, dan tentu perlindungannya juga lebih kuat," jelasnya.

Tokoh muda Partai Gerindra ini menegaskan, transformasi ini kudu dimulai sejak tahap pra-penempatan melalui penguatan training vokasi, sertifikasi kompetensi, serta penyesuaian dengan kebutuhan pasar kerja global. Dia menilai pendekatan nan selama ini dilakukan tetap terlalu berorientasi pada jumlah penempatan, bukan kualitas tenaga kerja.

"Kita kudu siapkan dari hulunya. Mulai dari training nan sesuai kebutuhan, sertifikasi nan diakui, hingga pemetaan negara tujuan nan memerlukan tenaga kerja terampil," tegasnya.

Dia menekankan bahwa perubahan paradigma ini krusial untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global. PMI tidak lagi diposisikan sebagai tenaga kerja murah, melainkan sebagai tenaga ahli nan mempunyai kompetensi.

"PMI kita kudu naik kelas. Dari sektor informal menuju sektor umum nan lebih terlindungi dan mempunyai nilai tambah," tambahnya.

Komisi IX DPR RI bakal terus mendorong pemerintah agar kebijakan penempatan PMI ke depan lebih berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, dengan demikian perlindungan dan kesejahteraan PMI dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

"Kita mau PMI tidak hanya banyak jumlahnya, tetapi juga berbobot dan mempunyai daya saing tinggi," pungkasnya. (akn/ega)