Legislator Gerindra Buka Sayembara, Ajak Masyarakat Awasi BBM Subsidi

Jakarta -

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rokhmat Ardiyan menegaskan komitmennya untuk memastikan pengedaran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tepat sasaran bagi masyarakat kecil. Ia apalagi membuka sayembara bagi masyarakat nan bisa mengungkap praktik kecurangan dalam penyaluran subsidi daya tersebut.

Pernyataan itu disampaikan dalam aktivitas Bimbingan Teknis Pelayanan BBM Subsidi Menggunakan Surat Rekomendasi nan digelar di Kuningan, Senin (27/4). Dalam forum tersebut, Rokhmat menyoroti tetap adanya penyalahgunaan BBM subsidi, terutama jenis solar, nan dinilai kerap dinikmati kalangan bisa hingga sektor upaya besar.

"Saya tidak mau BBM subsidi masuk ke orang kaya. Harus tepat sasaran untuk rakyat kecil," tegasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, kebijakan subsidi merupakan corak keberpihakan negara kepada masyarakat rentan, sehingga tidak boleh diselewengkan untuk kepentingan golongan nan tidak berhak.

"Subsidi tidak boleh masuk ke sektor besar seperti pertambangan alias perkebunan sawit. Ini kudu kita jaga bersama," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga membujuk masyarakat mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto nan tetap mempertahankan nilai BBM subsidi di tengah tekanan global. Ia menilai langkah tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap daya beli rakyat.

"Pak Prabowo sangat empati kepada rakyat. Di saat banyak negara kesulitan, Indonesia tetap bisa menjaga nilai BBM subsidi," katanya.

Rokhmat turut memberikan apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) atas perannya menjaga pengedaran daya nasional.

"Apresiasi juga buat Pertamina, kasih aplaus," ucapnya disambut tepuk tangan peserta.

Sebagai corak pengawasan partisipatif, dia membujuk masyarakat aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan dalam pengedaran BBM subsidi, baik di SPBU, SPBE, maupun titik pengedaran lainnya.

"Kalau ada kecurangan, baik di SPBU, SPBE, Pertamina alias di mana pun, laporkan ke abdi negara penegak hukum, saya kasih hadiah. Ini peralatan milik negara, milik rakyat. Jangan sampai dicurangi," jelasnya.

Ia juga meminta BPH Migas meningkatkan pengawasan serta memperkuat koordinasi dengan abdi negara penegak norma dalam menindak pelanggaran.

"BPH Migas jangan banyak diam. Harus kerja sama dengan APH untuk menindak pelaku kecurangan," tegasnya.

Untuk wilayah Kuningan, Rokhmat menyebut belum ditemukan penyimpangan signifikan dalam pengedaran BBM subsidi. Namun demikian, dia mengingatkan agar seluruh pihak tetap menjaga integritas distribusi.

"Alhamdulillah di Kuningan belum ada temuan kecurangan. Saya titip, jalannya BBM subsidi kudu tepat sasaran," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesiapan pasokan, khususnya solar, agar tidak terjadi kelangkaan di tingkat SPBU.

"Untuk Kuningan, jangan sampai ada SPBU nan solarnya kosong. Mari komitmen berbareng untuk pelayanan optimal," pungkasnya.

(akn/ega)