Laporan JAKI Dibalas Foto AI: Lurah Dicopot hingga PPSU Kena Sanksi

Aduan penduduk di aplikasi JAKI yang hasilnya ditindaklanjuti dengan foto editan artificial intelligence (AI) berbuntut panjang. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengambil langkah untuk mencopot lurah hingga pejabat di wilayah Kalisari, Jakarta Timur.

Adapun unggahan kejuaraan penduduk di aplikasi JAKI ini awalnya viral di media sosial. Laporan penduduk tersebut mengenai adanya parkir liar di sebuah perumahan area Jakarta Timur.

Foto nan dilaporkan memperlihatkan sejumlah mobil parkir di tepi jalan. Kemudian ada seorang petugas berbaju oranye berdiri di lokasi.

Pengunggah foto kemudian menempelkan foto hasil laporan di JAKI. Foto dari tindak lanjut laporan memperlihatkan deretan mobil parkir sudah tidak ada. Namun perspektif pandang foto tidak ada perubahan. Hanya saja busana petugas sedikit berbeda. Karena perihal itu, pengunggah foto melaporkan foto AI dipakai untuk merespons keluhan warga.

"Sejauh dicek demikian (benar pakai foto AI), sesuai nan ditemukan Diskominfotik dan Biro Pemerintahan," kata Prastowo saat dihubungi, Minggu (5/4/2026). Prastowo menjawab pertanyaan mengenai kebenaran foto AI nan dipakai untuk merespons laporan warga.

Pemprov Jakarta pun mengambil langkah mengenai kasus itu. Terkini, Gubernur Jakarta Pramono Anung mencopot lurah hingga 2 Kasi Kalisari. Berikut ulasannya dirangkum detikcom.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membebastugaskan sejumlah pejabat di wilayah Kalisari, Jakarta Timur, buntut unggahan laporan foto berbasis AI dalam aplikasi JAKI. Pramono menegaskan pencopotan kedudukan tersebut bukan pemecatan, melainkan bagian dari pembinaan.

"Dibebastugaskan itu artinya dari kedudukan nan dia sandang saat ini. Kebetulan di Kalisari itu bu lurah kami bebaskan dari kedudukan lurahnya untuk dilakukan pembinaan," kata Pramono di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Selain lurah, pejabat lain nan turut dibebastugaskan ialah kepala seksi (kasi) ekonomi pembangunan dan kepala seksi pemerintahan. Kebijakan ini diambil setelah kasus unggahan foto nan dinilai tidak sesuai kondisi lapangan mencoreng wajah pelayanan publik di Jakarta.

"Memang itu betul-betul mencoreng wajah Jakarta dan kami, saya, sebagai gubernur tidak mau itu terulang kembali," ungkapnya.

Namun demikian, Pramono menegaskan tidak mau mematikan pekerjaan aparatur sipil negara (ASN) nan bersangkutan. Ia memastikan mereka tetap bakal dibina agar bisa kembali bekerja lebih baik ke depannya.

"Tapi saya juga tidak mau menghilangkan pekerjaan seseorang. Setelah kelak dibina menjadi lebih baik, kita kasih kesempatan untuk bisa berkarya lebih baik," ujarnya.

Pramono juga menggelar town hall meeting berbareng jejeran petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), lurah, camat hingga wali kota di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, menindaklanjuti kasus itu. Pramono mengatakan ada tiga petugas PPSU nan diberi hukuman surat peringatan pertama alias SP1 mengenai penggunaan foto AI di JAKI.

"Ada tiga orang nan sudah mendapatkan SP1. Tadi secara pribadi saya temui dan saya sampaikan ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka jika tetap mau bekerja di DKI Jakarta," kata Pramono di TIM, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Dia menegaskan pelanggaran serupa tak boleh terjadi lagi. Dia mengatakan Pemprov DKI tak bakal ragu menjatuhkan hukuman lebih berat.

"Kalau sampai diulang kembali, pasti kami mengambil tindakan nan lebih tegas," ujarnya.

Pramono meminta pembenahan sistem dan tata kelola PPSU agar lebih transparan. Dia menyoroti kasus PPSU membalas laporan penduduk dengan foto rekayasa AI di Kalisari, Jakarta Timur.

"Tidak ada ruang untuk itu terulang kembali. Kita perbaiki sistem dan tata kelola nan lebih baik, transparan, terbuka," ujarnya.

Pramono mengingatkan seluruh jejeran Pemprov DKI tidak bekerja menyenangkan pimpinan. Dia meminta petugas bekerja untuk warga.

"Saya minta tidak boleh lagi hanya sekadar menyenangkan pimpinan, tapi kerja riil di lapangan," ucapnya.

Dia mengatakan petugas PPSU merupakan ujung tombak pelayanan publik. Menurutnya, wajah Jakarta ditentukan oleh keahlian para petugas di lapangan.

"PPSU adalah ujung tombak dari wajah Jakarta. Kita tidak bisa kerja sendirian, kudu terkoordinasi dengan baik," ucapnya.

Pemprov DKI juga bakal memperbaiki sistem pelaporan. Termasuk, katanya, sistem pengunggahan hasil kerja PPSU agar tidak disalahgunakan.

"Masukan, saran, kritik dari publik itu adalah obat nan menguatkan kita untuk terus memperbaiki diri," ujarnya.

(dwr/azh)