Labuan Bajo Hadapi Krisis Sampah, Pemkab Dorong Sistem Pengelolaan Terintegrasi

Labuan Bajo(MI/PALCE AMALO)

PEMERINTAH Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) menempatkan persoalan sampah sebagai salah satu rumor pembangunan paling mendesak, dengan tingkat prioritas nan disebut setara dengan upaya penanggulangan kemiskinan.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Manggarai Barat, Vinsen Gande, saat membuka aktivitas Pelatihan Pengelolaan Sampah Bagi Operator Kapal Wisata dan Pengelola Hotel di Ballroom eLBajo Commodus, Labuan Bajo, Selasa (23/6).

Menurut Vinsen, komitmen pemerintah wilayah dalam menangani persoalan sampah bukan sekadar slogan, melainkan telah menjadi bagian dari agenda pembangunan resmi nan tertuang dalam visi dan misi Bupati Manggarai Barat serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Jadi, upaya mengatasi masalah sampah di wilayah ini sudah setara dengan mengatasi masalah kemiskinan. Prioritas,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan besarnya tantangan nan dihadapi wilayah wisata premium tersebut. Sebagai pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo dan salah satu destinasi unggulan Indonesia, kebersihan lingkungan menjadi aspek krusial nan menentukan kualitas pengalaman visitor sekaligus keberlanjutan ekosistem.

Dalam paparannya, Vinsen mengakui pemerintah telah mempunyai info teknis nan cukup jeli mengenai kondisi persampahan di Manggarai Barat. Namun, tantangan terbesar tetap berada pada tahap penerapan di lapangan.

Salah satu persoalan mendasar adalah belum terbangunnya sistem pengelolaan sampah nan terintegrasi antara area daratan dan perairan. Sampah nan berasal dari aktivitas laut, kapal wisata, maupun nan terbawa arus sering kali tidak terhubung dengan baik ke sistem pengelolaan di daratan.

Selain itu, dia menilai tetap banyak masyarakat nan menganggap pengelolaan sampah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup.

“Selama ini pendekatan pengelolaan sampah tetap terpusat di dinas. Seolah-olah urusan sampah hanya urusan Dinas Lingkungan Hidup saja,” ujarnya.

Menurut Vinsen, pola pikir tersebut kudu diubah lantaran persoalan sampah merupakan tanggung jawab berbareng nan memerlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat.

Ia juga menyoroti ketidaksinkronan antara penanganan sampah nan berasal dari kapal wisata dan perairan dengan kapabilitas pengelolaan nan tersedia di darat. Akibatnya, sejumlah area pantai tetap kerap dipenuhi sampah meskipun upaya pembersihan terus dilakukan.

“Dampaknya pantai tetap kotor, sehingga menurunkan motivasi masyarakat untuk peduli,” katanya.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran operasional tetap menjadi tantangan serius. Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk armada pengangkut sampah, biaya operasional harian, hingga perawatan peralatan pendukung memerlukan support anggaran nan tidak sedikit.

Meski demikian, Vinsen menilai tantangan terbesar bukan hanya soal anggaran, melainkan gimana membangun kerjasama nan efektif di antara beragam pemangku kepentingan. Berbagai forum dan koalisi telah dibentuk, namun peran masing-masing pihak dinilai tetap melangkah sendiri-sendiri.

Karena itu, dia berambisi training nan melibatkan pengelola hotel, operator kapal wisata, organisasi orang muda, serta perangkat wilayah tersebut dapat melahirkan rekomendasi strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Kita berambisi forum multistakeholder nan sudah ada bisa lebih hidup, lebih aktif, dan mempunyai arah kerja nan terkoordinasi,” ujarnya.

Senada dengan itu, Koordinator Nasional Indonesia Waste Platform (IWP), Martha Tulis, menegaskan persoalan sampah di Labuan Bajo tidak dapat dipisahkan dari kondisi pulau-pulau nan berada di area Taman Nasional Komodo.

Menurutnya, meningkatnya aktivitas pariwisata di daratan maupun perairan kudu diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah nan kuat dan terintegrasi. Jika tidak, ancaman terhadap ekosistem laut dan gambaran pariwisata Labuan Bajo bakal semakin besar.

“Labuan Bajo dan pulau-pulau di dalam Taman Nasional Komodo merupakan etalase pariwisata Indonesia. Ketika visitor tetap menemukan sampah di pantai maupun perairan, maka nan dipertaruhkan bukan hanya kebersihan lingkungan, tetapi juga reputasi destinasi ini di mata dunia,” kata Martha.

Ia menjelaskan bahwa sampah nan ditemukan di area pesisir dan pulau-pulau wisata berasal dari beragam sumber. Tidak hanya dari aktivitas masyarakat di daratan, tetapi juga dari aktivitas wisata bahari, transportasi laut, serta sampah kiriman nan terbawa arus laut dari wilayah lain.

Karena itu, menurut Martha, solusi nan dibutuhkan tidak bisa berkarakter sektoral. Pemerintah, pelaku industri pariwisata, operator kapal wisata, hotel, organisasi lingkungan, dan masyarakat kudu menjadi bagian dari aktivitas berbareng untuk mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan pengelolaannya.

“Pengelolaan sampah tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan komitmen berbareng agar Labuan Bajo dan area Taman Nasional Komodo tetap bersih, sehat, dan berkepanjangan bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Ia menilai training nan melibatkan operator kapal wisata dan pengelola hotel merupakan langkah strategis lantaran kedua sektor tersebut berada di garis depan industri pariwisata dan berinteraksi langsung dengan lingkungan maupun visitor setiap hari.

Kegiatan training ini difasilitasi oleh IN-FLORES (Investing in the Komodo Dragon and Other Globally Threatened Species in Flores), sebuah program konservasi keanekaragaman hayati dan pengembangan ekowisata berkepanjangan di Pulau Flores.

Program tersebut merupakan inisiatif kolaboratif nan didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Global Environment Facility (GEF), dan UNDP Indonesia. (MM)