KSP Dukung Peningkatan Pelayanan Publik Lewat LAPOR! dan MPP

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Mal Pelayanan Publik (MPP) serta Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah dua program nan diyakini bisa mendongkrak kualitas pelayanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan MPP mengedepankan prinsip One-Stop Services, kolaboratif, terintegrasi, transparan, aksesibel, dan nyaman. Hal itu diungkapkan olehnya saat pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

"Kementerian PANRB optimis bahwa transformasi pelayanan publik nan inklusif dan responsif bukan lagi sekadar target, melainkan realitas nan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Dia mengatakan, saat ini, sudah ada 305 MPP nan tersebar di Indonesia. Sebanyak 58 persen dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia sudah meresmikan MPP. Penguatan pelayanan publik ini semakin nyata dalam periode Kabinet Merah Putih (Oktober 2024-Mei 2026). Dalam kurun waktu tersebut, Kementerian PANRB sukses mengawal peresmian 75 MPP.

Rini menjelaskan MPP menjadi salah satu strategi dalam pelayanan publik multikanal. Kementerian PANRB dalam mengoptimalkan ekosistem pelayanan publik mencakup penguatan strategi multi kanal dengan empat pendekatan utama. Pendekatan itu adalah jasa face to face, jasa jemput bola, jasa mandiri, serta jasa digital.

"Integrasi keempat kanal ini bermaksud untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas jasa kepada masyarakat luas. Layanan mudah, dekat, dan berkualitas," jelasnya.

Peningkatan kualitas ini tentu kudu beriringan dengan aspirasi dari masyarakat. Rini memaparkan, jajarannya terus memperkuat peran LAPOR! nan menjadi kanal kejuaraan masyarakat terhadap pelayanan publik. Sejak tahun 2021, jumlah kejuaraan masyarakat tercatat naik sebesar 32 persen, dengan penambahan lebih dari 50 ribu aduan. Menariknya, lonjakan volume laporan ini justru diiringi oleh peningkatan efisiensi nan luar biasa dari lembaga pemerintah.

"Laju waktu tindak lanjut sukses dipangkas lebih sigap hingga 3 hari dibandingkan tahun 2021, ialah turun dari nan semula memerlukan waktu 6,1 hari kerja menjadi hanya 3,2 hari kerja," papar Rini.

Dampak dari percepatan performa ini terlihat langsung pada status penyelesaian laporan. Tingkat penyelesaian kejuaraan secara nasional konsisten merangkak naik dari nomor 70 persen pada tahun 2021 menjadi 81 persen pada tahun 2025.

Sementara itu, Dudung mengungkapkan apresiasinya terhadap capaian nan dijalankan Kementerian PANRB, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Kami di KSP menyambut baik program-program nan dijalankan Kementerian PANRB dan siap mendukung sesuai kapabilitas kami," tutup Dudung. (akn/ega)