KSAD Maruli Pastikan Tak Ada Penambahan Personel TNI di Aceh

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan tidak ada penambahan personel TNI untuk pengamanan Aceh usai kericuhan nan terjadi dalam peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Banda Aceh.

Maruli mengatakan TNI tetap menyiapkan langkah pengamanan dan bakal mendukung kepolisian dalam menjaga situasi di Aceh. Namun, dia menilai tambahan personel belum diperlukan.

"Enggak, enggak ada penambahan (pengamanan)," ujar Maruli di laman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8).

Maruli mengatakan kondisi Aceh sejauh ini tetap terkendali. Ia juga menyebut telah mengecek kondisi tersebut hingga pagi hari berbareng Pangdam.

"Baik, iya (kondisi Aceh sudah aman). Enggak perlu (penambahan pengamanan). Saya sudah tanya sampai tadi pagi, saya cek, Pangdam tidak perlu. (Kami) tetap dukung tugas kepolisian untuk bisa mengamankan wilayah," tambah dia.

Maruli mengatakan TNI bakal membantu kepolisian dalam penegakan norma andaikan diperlukan. Ia menyebut langkah tersebut menjadi bagian dari pengamanan situasi di Aceh.

"Kami mendukung kepolisian untuk bisa menegakkan hukum," ucap Maruli.

Saat ditanya mengenai kemungkinan gejolak lebih lanjut, Maruli mengatakan tidak ada kebutuhan untuk menambah personel TNI. Ia juga menyebut situasi nan terjadi lebih banyak melibatkan anak muda.

"Enggak ada masalah, kan mereka ada anak muda saja. Enggak enggak terlalu (mengkhawatirkan)," tuturnya.

Sebelumnya, kericuhan terjadi di laman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, saat peringatan Hari Damai Aceh ke-21 pada Sabtu (15/8). Kericuhan dipicu pengibaran bendera bulan bintang di tiang utama masjid.

Aparat sempat meminta massa tidak mengibarkan bendera tersebut, tetapi massa tetap melakukannya. Situasi kemudian memanas hingga terjadi tindakan saling lempar antara massa dan abdi negara di sekitar masjid dan jalan di depannya.

Polda Aceh menyatakan situasi setelah kericuhan telah kembali terkendali dan kondusif. Personel campuran tetap disiagakan di sekitar letak dan patroli bakal ditingkatkan di sejumlah wilayah Aceh.

Di tengah persoalan tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkannya untuk berkoordinasi dengan DPR mengenai Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Aceh nan bakal berhujung pada 2027.

"Untuk masyarakat Aceh saya sudah berjumpa dengan Pak Gubernur kemudian juga Wakil Gubernur dan seluruh DPRA Aceh," kata Supratman di Istana Merdeka, Senin (17/8).

(asa)