Krisis Ekonomi Memburuk, Presiden Janjikan Reshuffle-AS Warning Kudeta

Jakarta, CNBC Indonesia - Bolivia memasuki fase politik paling bergolak dalam beberapa tahun terakhir setelah gelombang demonstrasi besar nan memblokade jalan-jalan utama di seluruh negeri berubah menjadi bentrok terbuka antara massa dan abdi negara keamanan di ibu kota La Paz.

Krisis nan telah memasuki pekan kedua itu menjadi ujian terbesar bagi Presiden Rodrigo Paz Pereira nan baru enam bulan berkuasa sejak mengakhiri nyaris dua dasawarsa kekuasaan pemerintahan kiri Movimiento al Socialismo (Mas).

Jalan-jalan di pusat La Paz berubah menjadi arena bentrok antara polisi antihuru-hara dan para demonstran nan menuntut pengunduran diri pemerintah. Krisis tersebut juga berkembang menjadi bentrok diplomatik regional setelah Bolivia mengusir duta besar Kolombia akibat komentar Presiden Kolombia Gustavo Petro nan menuding pemerintahan Paz Pereira sebagai boneka Amerika Serikat (AS).

Di tengah tekanan nan terus membesar, Paz Pereira mengumumkan bakal melakukan perombakan kabinet. Namun dia menegaskan tidak bakal membuka perbincangan dengan golongan nan terlibat tindakan kekerasan.

"Kita perlu menata ulang kabinet nan kudu mempunyai keahlian untuk mendengarkan," ujar Paz Pereira dalam konvensi pers di istana kepresidenan, dikutip dari Al Jazeera, Minggu (24/5/2026).

Meski belum menjelaskan secara rinci perubahan nan bakal dilakukan, dia mengatakan kabinet baru nantinya bakal menjadi pemerintahan nan "lebih gesit, lebih dekat [dengan rakyat]".

Presiden juga mengumumkan pembentukan "dewan ekonomi dan sosial" untuk membentuk semacam "pemerintahan bersama" nan melibatkan golongan masyarakat adat, petani, penambang, dan pekerja lain nan turun ke jalan dalam proses pengambilan keputusan.

Namun dia memberi garis tegas terhadap golongan nan dianggap melakukan kekerasan.

"Apakah vandalisme itu sah? Tidak, dan saya tidak bakal berbincang dengan para vandalis," katanya.

Krisis ini menjadi titik paling rawan sejak Paz Pereira mengambil alih kekuasaan pada November lalu. Salah satu langkah awal mantan senator itu setelah dilantik adalah memulihkan hubungan dengan AS. Washington sekarang secara terbuka mendukung pemerintah Bolivia dan menyebut tindakan protes tersebut sebagai upaya kudeta.

Wakil Menteri Luar Negeri AS Christopher Landau pada Selasa menyebut demonstrasi nan berjalan sebagai "kudeta nan sedang berlangsung".

"Jangan sampai kita salah memahami situasi ini; ini adalah kudeta nan didanai oleh aliansi jahat antara politik dan kejahatan terorganisir di kawasan," kata Landau di Washington.

Pernyataan itu kemudian diperkuat Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sehari setelahnya.

"Jangan ada keraguan: Amerika Serikat berdiri sepenuhnya mendukung pemerintahan konstitusional Bolivia nan sah. Kami tidak bakal membiarkan penjahat dan pengedar narkoba menggulingkan pemimpin nan dipilih secara demokratis di bagian bumi ini," tulis Rubio.

Di sisi lain, pemerintah Bolivia juga terseret ke dalam krisis diplomatik dengan Kolombia. Presiden Kolombia Gustavo Petro sebelumnya membagikan ulang sebuah video nan menyebut Paz Pereira sebagai "boneka AS" dan mengatakan Bolivia sedang mengalami "pemberontakan rakyat" sebagai "respons terhadap kesombongan geopolitik".

Sebagai balasan, pemerintah Bolivia pada Rabu memerintahkan pengusiran Duta Besar Kolombia di La Paz, Elizabeth García.

Kementerian Luar Negeri Bolivia menyatakan langkah tersebut diambil untuk "menjaga prinsip kedaulatan dan nonintervensi dalam urusan dalam negeri".

Tak lama kemudian, Petro menanggapi keras keputusan itu dan memperingatkan Bolivia sedang bergerak menuju situasi ekstrem.

"Bolivia sedang meluncur menuju ekstremisme," kata Petro kepada sebuah stasiun radio Kolombia.

Beberapa jam setelah ketegangan meningkat, Kementerian Luar Negeri Kolombia mengumumkan bahwa duta besar Bolivia juga bakal meninggalkan Bogota.

Gelombang demonstrasi sendiri telah menelan sedikitnya empat korban jiwa. Satu demonstran dilaporkan tewas dalam bentrok dengan aparat, sementara tiga lainnya meninggal lantaran blokade jalan menghalang akses mendapatkan perawatan medis.

Selain itu, puluhan orang terluka dan lebih dari 40 titik blokade jalan tercatat tersebar di seluruh Bolivia pada Rabu.

Di La Paz, polisi antihuru-hara terlibat bentrok selama berjam-jam dengan para demonstran nan menuntut Paz Pereira mundur dari jabatannya.

Seorang pekerja transportasi nan ikut mogok, Romer Cahuaza, memperingatkan situasi bisa berubah lebih berdarah jika pemerintah tetap bertahan.

"Akan ada pertumpahan darah," katanya, seraya menuntut pemerintah mundur dan memperbaiki pasokan bahan bakar.

Menteri Luar Negeri Bolivia Fernando Aramayo menuduh para demonstran berupaya "mengganggu tatanan demokrasi".

Krisis politik tersebut terjadi ketika Bolivia sedang mengalami salah satu kondisi ekonomi terburuk dalam empat dasawarsa terakhir. Negara itu menghadapi kelangkaan dolar AS, krisis bahan bakar, serta inflasi nan terus meningkat sejak masa akhir pemerintahan Presiden sebelumnya, Luis Arce, dari kubu Mas.

Paz Pereira, putra mantan Presiden Jaime Paz Zamora nan memimpin Bolivia pada 1989-1993, memenangkan pemilu dengan janji melakukan "terapi kejut ekonomi". Namun setelah enam bulan menjabat, kondisi ekonomi belum membaik dan sejumlah kebijakannya justru memicu kemarahan publik.

Salah satu keputusan pertamanya adalah mengakhiri subsidi bahan bakar nan telah berjalan selama dua dekade. Ia berjanji pasar bebas bakal menghadirkan bahan bakar dengan kualitas lebih baik ke Bolivia.

Namun nan terjadi justru sebaliknya. Kelangkaan bahan bakar terus berjalan dan tak lama kemudian muncul skandal "bahan bakar kotor" setelah sebagian pasokan ditemukan telah dicampur alias dipalsukan.

Paz Pereira mengeklaim dirinya menjadi korban "sabotase" nan diduga dilakukan mantan pejabat nan mengenai dengan Mas.

Di tengah kekacauan itu, bayang-bayang mantan Presiden Evo Morales juga tetap menghantui pemerintahan baru Bolivia.

Tokoh historis Mas sekaligus presiden pribumi pertama Bolivia itu sejak akhir 2024 memperkuat di wilayah penghasil coca Chapare. Ratusan petani di area tersebut mencegah polisi dan militer menjalankan surat penangkapan terhadap Morales.

Ia dituduh mempunyai anak dengan seorang gadis berumur 15 tahun pada 2006. Morales juga tengah diadili di provinsi lain atas dugaan perdagangan manusia mengenai tuduhan pemberian untung politik kepada orang tua gadis tersebut.

Setelah kandas datang di pengadilan, pengadil kembali mengeluarkan surat penangkapan baru terhadapnya.

Juru bicara presiden, José Luis Gálvez, menuduh Morales memanfaatkan kekacauan untuk menghindari proses hukum.

Morales membantah tuduhan tersebut dan mengatakan demonstrasi nan berjalan merupakan corak penolakan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.

"Aksi ini melawan penerapan model neoliberal," kata Morales.

Ia juga menambahkan bahwa "sudah setara dan perlu bagi ribuan korban 'bahan bakar kotor' untuk memulai gugatan perdata."

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]