ilustrasi keanekaragaman hayati.(MI)
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mematangkan instrumen Kredit Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Credit) untuk membuka potensi pendanaan swasta bagi upaya konservasi dan restorasi alam di Indonesia.
Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat mengatakan pengembangan instrumen tersebut menjadi langkah strategis untuk membangun pembiayaan berkepanjangan nan andal sekaligus melindungi kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia.
“Indonesia memandang bahwa pengembangan biodiversity credit kudu dibangun berasas tiga prinsip utama, ialah integritas ilmiah, inklusi sosial, dan tata kelola nan transparan,” kata Jumhur, Rabu (16/9).
Pengembangan biodiversity credit dinilai dapat menjadi instrumen ekonomi dan kebijakan untuk menerjemahkan kekayaan ekosistem, spesies, dan sumber daya genetik Indonesia menjadi faedah nan lebih luas bagi masyarakat. KLH/BPLH mendorong sektor swasta meningkatkan kontribusi melalui investasi hijau untuk mendukung konservasi berbasis masyarakat.
Pemerintah menekankan instrumen tersebut kudu mempunyai fondasi kebijakan nan kuat, pedoman operasional nan jelas, serta pengaturan nan sesuai dengan kondisi ekologis, sosial-ekonomi, budaya, dan kelembagaan nasional.
Dalam penerapannya, masyarakat lokal dan masyarakat budaya juga ditempatkan sebagai bagian krusial dalam skema tersebut. Pemerintah menyebut masyarakat merupakan penjaga alam sekaligus pemegang pengetahuan tradisional nan bernilai.
Manfaat ekonomi dari pelestarian alam, lanjut pemerintah, wajib dibagikan secara berkeadilan sebagai corak pengakuan kepada pihak-pihak nan menjaga kelestarian lingkungan.
Co-Chair International Advisory Panel on Biodiversity Credit (IAPB) Dame Amelia Fawcett menyatakan Indonesia mempunyai potensi besar dalam membentuk pasar angsuran keanekaragaman hayati nan dapat dikembangkan hingga skala global.
“Indonesia mempunyai peran krusial dalam membentuk pasar angsuran keanekaragaman hayati berintegritas tinggi nan dapat dikembangkan dalam skala besar, sampai di tingkat global,” ujar Amelia.
Menurut dia, pasar nan dirancang dan diatur secara tepat serta didukung insentif nan kuat bagi sektor swasta dapat memobilisasi pendanaan untuk konservasi dan restorasi. Pendanaan tersebut juga dinilai dapat mendukung penghidupan masyarakat setempat dan memperkuat ekonomi hijau. Forum kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia menyiapkan kerangka biodiversity credit nasional sekaligus memperkuat kerjasama dunia dalam pencapaian Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. (Ata/P-3)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·