KPU Anggarkan Rp2,53 T untuk Gaji, Tunjangan dan Uang Kehormatan

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,53 triliun untuk belanja pegawai pada tahun anggaran 2027.

Anggaran tersebut mencakup gaji, tunjangan kinerja, serta duit kehormatan bagi ketua dan personil KPU.

Sekretaris Jenderal KPU Suryadi mengatakan pada 2027, KPU mendapat pagu anggaran sebesar Rp4,68 triliun.

Jika dibagi berdasar jenis belanja, anggaran itu terdiri dari shopping operasional pegawai sebesar Rp2,53 triliun alias 54,05 persen.

Lalu shopping operasional instansi sebesar Rp722 miliar alias 15,43 persen. Sedangkan pagu anggaran pada shopping non-operasional sebesar Rp1,42 triliun alias 30,52 persen.

"Sebagai catatan ketua dan Bapak dan Ibu anggota, alokasi pada shopping anggaran non-operasional ini adalah alokasi anggaran tahapan Pemilu 2029 nan dialokasikan pada tahun anggaran 2027," kata Suryadi dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (31/8).

Dalam paparannya, Suryadi menjelaskan anggaran Rp2,53 triliun nan merupakan shopping operasional pegawai digunakan membiayai shopping gaji, tunjangan keahlian dan kehormatan bagi ketua dan personil KPU sebanyak 2.785 orang.

Lalu PNS sebanyak 7.890 orang, CPNS sebanyak 2.783 orang, dan PPPK sebanyak 6.846 orang.

Sementara anggaran Rp722 miliar digunakan untuk membiayai operasional jasa perkantoran di 553 satker ialah berupa pemeliharaan gedung KPU nan terdiri dari 312 milik sendiri, kemudian 48 pinjam pakai, dan 193 tetap menyewa.

Kemudian pemeliharaan penyimpanan KPU ialah sebanyak 284 milik KPU, 209 pinjam pakai, dan 60 penyimpanan tetap berstatus sewa.

Kemudian pemeliharaan kendaraan operasional, listrik, telepon, air, dan internet. Lalu honor pegawai non-ASN sebanyak 629 orang.

"Honorarium pengelolaan finansial di 553 satker dan support sarana prasarana IT kepemiluan dalam menguatkan sistem IT pemilu, pengembangan aplikasi IT pemilu nan dalam tahun 2027 tetap tahapan kita perlu untuk mengembangkan dan menyiapkan untuk Silon, Sidalih, dan Sidapil untuk kesiapan tahapan di 2027," ujarnya.

(yoa/isn)